Jakarta (Indonesia Window) - Rasio dokter-penduduk di Malaysia saat ini telah melampaui harapan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang merekomendasikan satu dokter untuk 500 orang, menurut Menteri Kesehatan Malaysia Dr. Adham Baba.

Dia mengatakan Malaysia saat ini memiliki 71.041 dokter yang bekerja di sektor publik dan swasta, menjadikan rasio satu dokter untuk 454 orang, demikian laporan Kantor Berita Bernama.

Dr. Adham mengatakan dari jumlah total dokter di negara itu, 73 persen atau 51.912 adalah dokter medis yang terdaftar dan saat ini bertugas di Kementerian Kesehatan.

Menurut dia, pada 30 Juni 2020 ada 11.059 dokter gigi di Malaysia, membuat rasio satu dokter gigi untuk setiap 2.963 orang. Dari jumlah tersebut, 6.530 dokter gigi bekerja di Kementerian Kesehatan.

“Untuk apoteker, ada 19.341 yang bekerja di sektor publik dan swasta, dengan rasio satu apoteker untuk setiap 1.694 orang. Dari jumlah total, 11.616 telah terdaftar dan bekerja di Kementerian Kesehatan,” jelas Menteri.

Dr. Adham menjelaskan bahwa WHO atau organisasi internasional mana pun tidak pernah menetapkan rasio populasi pekerja layanan kesehatan untuk negara mana pun.

Namun, dia mengatakan WHO melalui Persyaratan Tenaga Kerja Kesehatan untuk Cakupan Kesehatan Universal dan Laporan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada tahun 2016 merekomendasikan rasio setidaknya satu pekerja kesehatan (termasuk dokter dan perawat terlatih) untuk setiap 225 orang.

“WHO menyatakan bahwa rasio ini diperlukan untuk mendapatkan cakupan kesehatan universal yang lebih baik pada tingkat 80 persen untuk layanan ibu dan anak, penyakit menular, dan penyakit tidak menular,” jelas Menteri.

"Malaysia sejauh ini telah mencapai rasio satu petugas kesehatan (termasuk dokter dan perawat terlatih) untuk setiap 186 orang, melebihi rekomendasi WHO untuk mendapatkan cakupan kesehatan universal," katanya.

Menteri juga mengatakan bahwa Kementerian Kesehatan Malaysia selalu mengambil langkah-langkah guna meningkatkan kapasitas pelatihan bagi lulusan medis, kedokteran gigi dan farmasi untuk menjalani pelatihan dan layanan wajib.

"Hal tersebut memungkinkan mereka untuk terus menjadi praktisi medis baik di sektor publik maupun swasta," tambahnya.

Laporan: Redaksi