Pusat Riset Genomik Pertanian diharapkan mendukung upaya Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim yang memengaruhi proses dan hasil pertanian.

Jakarta (Indonesia Window) – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Pusat Riset Genomik Pertanian di Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatra Utara, pada Rabu (16/10) sore.

Dalam sambutannya pada acara tersebut, kepala negara menekankan pentingnya peningkatan produksi pangan di tengah tantangan perubahan iklim yang semakin nyata.

Presiden Jokowi mengatakan, perubahan iklim sekarang ini semakin nyata dirasakan dan dampaknya tidak hanya berkaitan dengan udara panas, tetapi juga menurunnya produksi pangan dunia.

“Panasnya berapa bulan, hujannya berapa bulan. Sulit sekarang ini diprediksi dan dihitung sehingga menyebabkan produksi pangan di semua negara, hampir di semua negara turun. Dan ketakutan dunia adalah nantinya terjadi krisis pangan,” kata Jokowi dalam sambutannya.

Dia mencatat bahwa Indonesia masih tertinggal dalam riset pertanian dibandingkan dengan negara lain. Misalnya, sambungnya, produksi kopi per hektare di Indonesia hanya mencapai 2 hingga 2,3 ton, jauh di bawah negara lain yang mencapai 8 hingga 9 ton per hektare.

“Artinya, bibit benih unggul yang kita miliki kalah dengan mereka. Padi juga sama, kita masih per hektarenya 5,2 ton, negara lain sudah sampai di atas 7 (ton per hectare). Artinya, riset di sini kita juga masih kalah dengan negara-negara lain,” imbuhnya.

Presiden mengapresiasi pembukaan Pusat Riset Genomik Pertanian sebagai langkah penting untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian di Indonesia. Dia berharap produktivitas tanaman per hektare lahan, seperti kemenyan, kopi, padi, kentang, bawang merah, dan bawang putih, dapat meningkat dengan hadirnya fasilitas tersebut.

Dia juga mendorong kerja sama dengan negara lain untuk mendapatkan benih unggul dan meningkatkan hasil pertanian di Tanah Air.

Mendampingi Presiden RI dalam peresmian Pusat Riset Genomik Pertanian, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Laporan: Redaksi