BOP merupakan satu-satunya opsi yang tersedia di tengah kompleksitas konflik yang berlangsung.

Jakarta (Indonesia Window) – Presiden Prabowo Subianto telah menjelaskan arah kebijakan luar negeri Indonesia, khususnya terkait Board of Peace (BOP) dan upaya penyelesaian konflik Palestina.

Penjelasan tersebut disampaikan presiden dalam pertemuan dengan para tokoh diplomasi, akademisi, praktisi, serta pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (4/2).

Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menilai Presiden Prabowo memiliki pendekatan yang realistis dalam menyikapi keikutsertaan Indonesia dalam BOP.

Menurut Dino, saat ini BOP merupakan satu-satunya opsi yang tersedia di tengah kompleksitas konflik yang berlangsung.

“Kesan saya adalah beliau Presiden Prabowo itu mempunyai pendekatan yang realistis mengenai hal ini. Realistis dalam arti apa? Sekarang ini memang satu-satunya opsi di atas meja adalah mengenai Board of Peace, tidak ada opsi lain,” ujar Dino.

Dino juga menegaskan bahwa BOP bukanlah solusi instan, melainkan sebuah upaya yang sarat dengan risiko dan ketidakpastian. Namun demikian, presiden dinilai memahami secara utuh potensi tantangan tersebut, termasuk risiko geopolitik yang melibatkan berbagai aktor internasional.

“Tapi intinya ini adalah suatu eksperimen dan bukan obat yang ampuh, yang bisa menyembuhkan penyakit, segala penyakit. Dan saya melihat beliau realistis mengenai hal ini,” lanjut Dino.

Dia juga menyoroti penekanan Presiden Prabowo pada pentingnya menjaga kekompakan dengan negara-negara Islam sebagai faktor penyeimbang dalam proses tersebut.

Lebih lanjut, Dino mengapresiasi sikap kehati-hatian kepala negara yang tetap berpegang pada prinsip dan kepentingan nasional Indonesia, termasuk kesiapan untuk menarik diri apabila kebijakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai dasar Indonesia.

“Yang saya paling suka dan ini align (selaras) juga dengan posisi Foreign Policy Community of Indonesia adalah bahwa kita masuk dengan hati-hati dan terus berpegang pada opsi untuk bisa keluar kalau ini bertentangan dengan prinsip kita dan kepentingan kita,” tegasnya.

Sementara itu, mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda menyoroti pentingnya proses konsultasi yang telah dilalui Indonesia sebelum memutuskan bergabung dalam Board of Peace. I

Hasan Wirajuda menyampaikan bahwa keputusan tersebut diambil setelah melalui dialog intensif dengan negara-negara berpenduduk mayoritas Islam.

“Jadi kita ikut serta dalam Board of Peace ini setelah melalui dua rangkaian konsultasi di antara negara-negara berpenduduk mayoritas Islam atau negara Islam,” ujar Hassan.

Dia menjelaskan bahwa delapan negara tersebut dapat berperan sebagai kekuatan penyeimbang dalam pengambilan keputusan di dalam BOP, sekaligus menjaga agar proses yang berjalan tetap sejalan dengan tujuan kemanusiaan.

Hassan juga menekankan bahwa proses penyelesaian konflik tidak selalu harus berada dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), seraya mencontohkan berbagai praktik diplomasi internasional di masa lalu.

“Dengan kata lain, kita tidak perlu apriori. Ada proses di luar kerangka PBB dan itu tidak perlu ditafsirkan secara negatif. Sepanjang itu menghasilkan tentunya,” ujarnya.

Hassan pun menilai pertemuan dengan Presiden Prabowo memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai BOP, termasuk ruang kedaulatan Indonesia dalam menentukan keberlanjutan keterlibatan di dalamnya.

“Kita juga punya kedaulatan untuk memutuskan apakah kita akan terus lanjut atau tidak, tergantung kepada bagaimana proses ini nanti berjalannya sesuai dengan niatan kita yang sesungguhnya yaitu membantu rakyat Palestina,” katanya.

Laporan: Redaksi