
Menaker: Dialog sosial jadi kunci penyelesaian isu ketenagakerjaan

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli saat membuka Silaturahmi Nasional Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional di Kemnaker, Jakarta, Selasa (28/7). (Kemnaker RI)
Komunikasi yang konstruktif antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja/buruh menjadi fondasi untuk menghasilkan kebijakan yang seimbang bagi seluruh pihak.
Jakarta (Indonesia Window) – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan dialog sosial merupakan kunci dalam menyelesaikan berbagai isu ketenagakerjaan di tengah dinamika dunia kerja yang terus berkembang.
Komunikasi yang konstruktif antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja/buruh menjadi fondasi untuk menghasilkan kebijakan yang seimbang bagi seluruh pihak, katanya saat membuka Silaturahmi Nasional Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional di Kemnaker, Jakarta, Selasa (28/7).
"Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, dialog sosial yang konstruktif menjadi kunci agar setiap persoalan dapat diselesaikan melalui komunikasi, saling menghormati, dan pencarian solusi yang seimbang bagi seluruh pihak," ujarnya.
Menaker mengatakan, semangat kemitraan tripartit yang setara telah melahirkan berbagai rekomendasi kebijakan strategis melalui LKS Tripartit Nasional periode 2023–2026.
Selama periode tersebut, LKS Tripnas menyelenggarakan 41 Rapat Badan Pekerja dan 20 Sidang Pleno sebagai forum membahas berbagai isu strategis ketenagakerjaan.
"LKS Tripartit Nasional telah menjadi ruang yang produktif bagi kita untuk saling bertukar pandangan dan mencari solusi bersama atas dinamika ketenagakerjaan Indonesia. Semoga nilai-nilai kolaborasi, musyawarah, dan semangat gotong royong tripartit ini terus terjaga," katanya.
Yassierli menjelaskan, berbagai rekomendasi yang dihasilkan LKS Tripnas mencakup upaya pencegahan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, penguatan pengawasan ketenagakerjaan, penataan regulasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), serta penelaahan Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya (Outsourcing).
Selain itu, LKS Tripnas juga mendorong sinkronisasi regulasi ketenagakerjaan pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi, penerapan sistem pengupahan berbasis produktivitas, penguatan Gerakan Produktivitas Nasional, peningkatan kompetensi pekerja, serta sertifikasi ahli produktivitas.
"Semoga silaturahmi hari ini semakin mempererat tali persaudaraan dan kebersamaan di antara kita. Mari kita jaga dan terus perkuat nilai-nilai kolaborasi, musyawarah, dan semangat gotong royong tripartit yang telah kita bangun bersama," ujar Yassierli yang juga menjabat sebagai Ketua LKS Tripnas periode 2023–2026.
Senada dengan Menaker, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI dan Jamsos), Indah Anggoro Putri, mengatakan capaian LKS Tripnas sepanjang periode 2023–2026 menunjukkan efektivitas kemitraan tripartit dalam membangun hubungan industrial yang harmonis.
"Capaian tersebut merupakan hasil kerja kolaboratif ketiga unsur tripartit yang mencerminkan semangat musyawarah mufakat dan kemitraan yang setara," ujar Indah selaku Wakil Ketua LKS Tripnas periode 2023–2026 dari unsur pemerintah.
Laporan: Redaksi
Bagikan

Komentar
Berita Terkait

Korban meninggal gempa Mamuju bertambah jadi 73 jiwa, lebih 27.000 orang mengungsi
Indonesia
•
17 Jan 2021

Indonesia desak PBB bertindak hentikan kekerasan di Palestina
Indonesia
•
21 May 2021

Kunjungan Presiden RI ke Jepang perkuat perdagangan dan investasi bilateral
Indonesia
•
27 Jul 2022

Calon Pembeli dari 100 negara siap hadiri Trade Expo Indonesia 2023
Indonesia
•
14 Oct 2023


Berita Terbaru

Anwar Ibrahim buka suara soal perusahaan Malaysia yang diduga terlibat pembakaran lahan di Indonesia
Indonesia
•
09 Sep 2026

Fokus Berita - Perkuat tata kelola investasi, Pemerintah integrasikan perizinan TKA
Indonesia
•
10 Sep 2026

Indonesia dukung Inggris larang impor dari permukiman Israel di wilayah Palestina
Indonesia
•
10 Sep 2026

Pemerintah Perkuat Inklusi Keuangan melalui Penyediaan Rekening bagi Masyarakat
Indonesia
•
09 Sep 2026
