
Ketua partai berkuasa di Korsel sebut Yoon Suk-yeol perlu stop aktivitas pelaksanaan tugas kepresidenan

Warga Korea Selatan (Korsel) berpartisipasi dalam aksi unjuk rasa yang menyerukan pemakzulan Presiden Korsel Yoon Suk-yeol di Seoul, Korsel, pada 4 Desember 2024. (Xinhua/Jun Hyosang)
Presiden Korsel Yoon Suk-yeol perlu menghentikan aktivitas pelaksanaan tugasnya demi melindungi negara dan rakyat mengingat fakta-fakta yang baru saja terungkap.
Seoul, Korea Selatan (Xinhua/Indonesia Window) – Han Dong-hoon, pemimpin Partai Kekuatan Rakyat (People Power Party), partai berkuasa di Korea Selatan (Korsel), pada Jumat (6/12) mengatakan bahwa Presiden Korsel Yoon Suk-yeol perlu menghentikan aktivitas pelaksanaan tugasnya demi melindungi negara dan rakyat mengingat fakta-fakta yang baru saja terungkap.Han melontarkan pernyataan tersebut dalam sebuah pertemuan darurat jajaran kepemimpinan partai, menandai perubahan dari sikapnya sebelumnya yang menentang desakan blok oposisi yang ingin memakzulkan Yoon.Pemimpin partai berkuasa itu mengatakan bahwa pada hari deklarasi darurat militer, Yoon memerintahkan penangkapan sejumlah politisi utama, dan menuturkan bahwa telah dikonfirmasi berdasarkan informasi yang dapat dipercaya bahwa Yoon menggunakan badan-badan intelijen untuk mencoba menangkap para politisi tersebut.Jika Yoon terus melaksanakan tugas kepresidenannya, kemungkinan besar tindakan-tindakan ekstrem seperti deklarasi darurat militer dapat terulang kembali, menempatkan negara dan rakyat dalam bahaya besar, ujar Han.Hal ini bertentangan dengan komentar yang disampaikan Han pada Kamis (5/12) ketika dirinya bersumpah akan memblokir mosi untuk memakzulkan Yoon, wacana yang digerakkan oleh partai oposisi.Partai Demokrat dan lima partai minor lainnya mengajukan mosi pemakzulan terhadap Yoon pada Rabu (4/12), dan berencana akan melakukan pemungutan suara pada Sabtu (7/12).Presiden Yoon mendeklarasikan darurat militer pada Selasa (3/12) malam waktu setempat, sebelum mencabutnya pada Rabu dini hari waktu setempat setelah parlemen Korsel sepakat untuk menolak deklarasi tersebut.Laporan: RedaksiBagikan

Komentar
Berita Terkait

PM Hongaria peringatkan rencana UE akui Ukraina pada 2030 berpotensi picu perang dengan Rusia
Indonesia
•
09 Dec 2025

Menkeu AS: Tidak legal bagi AS untuk menyita aset bank sentral Rusia
Indonesia
•
19 May 2022

Rusia perlu mengkompensasi 40-45 persen defisit impor dalam waktu singkat
Indonesia
•
17 Jun 2022

PBB sahkan resolusi pencabutan keanggotaan Iran dari Komisi Status Perempuan
Indonesia
•
15 Dec 2022


Berita Terbaru

Trump rencanakan perpanjangan blokade terhadap Iran
Indonesia
•
30 Apr 2026

Analisis – Akankah aliansi oposisi baru Israel ‘Together’ patahkan dominasi Netanyahu dalam politik Israel?
Indonesia
•
30 Apr 2026

Partai Demokrat ingin cegah Trump serang Kuba, Senat AS tak setuju
Indonesia
•
30 Apr 2026

Deplu AS akan terbitkan paspor dalam jumlah terbatas yang tampilkan potret Trump
Indonesia
•
30 Apr 2026
