
Ketua partai berkuasa di Korsel sebut Yoon Suk-yeol perlu stop aktivitas pelaksanaan tugas kepresidenan

Warga Korea Selatan (Korsel) berpartisipasi dalam aksi unjuk rasa yang menyerukan pemakzulan Presiden Korsel Yoon Suk-yeol di Seoul, Korsel, pada 4 Desember 2024. (Xinhua/Jun Hyosang)
Presiden Korsel Yoon Suk-yeol perlu menghentikan aktivitas pelaksanaan tugasnya demi melindungi negara dan rakyat mengingat fakta-fakta yang baru saja terungkap.
Seoul, Korea Selatan (Xinhua/Indonesia Window) – Han Dong-hoon, pemimpin Partai Kekuatan Rakyat (People Power Party), partai berkuasa di Korea Selatan (Korsel), pada Jumat (6/12) mengatakan bahwa Presiden Korsel Yoon Suk-yeol perlu menghentikan aktivitas pelaksanaan tugasnya demi melindungi negara dan rakyat mengingat fakta-fakta yang baru saja terungkap.Han melontarkan pernyataan tersebut dalam sebuah pertemuan darurat jajaran kepemimpinan partai, menandai perubahan dari sikapnya sebelumnya yang menentang desakan blok oposisi yang ingin memakzulkan Yoon.Pemimpin partai berkuasa itu mengatakan bahwa pada hari deklarasi darurat militer, Yoon memerintahkan penangkapan sejumlah politisi utama, dan menuturkan bahwa telah dikonfirmasi berdasarkan informasi yang dapat dipercaya bahwa Yoon menggunakan badan-badan intelijen untuk mencoba menangkap para politisi tersebut.Jika Yoon terus melaksanakan tugas kepresidenannya, kemungkinan besar tindakan-tindakan ekstrem seperti deklarasi darurat militer dapat terulang kembali, menempatkan negara dan rakyat dalam bahaya besar, ujar Han.Hal ini bertentangan dengan komentar yang disampaikan Han pada Kamis (5/12) ketika dirinya bersumpah akan memblokir mosi untuk memakzulkan Yoon, wacana yang digerakkan oleh partai oposisi.Partai Demokrat dan lima partai minor lainnya mengajukan mosi pemakzulan terhadap Yoon pada Rabu (4/12), dan berencana akan melakukan pemungutan suara pada Sabtu (7/12).Presiden Yoon mendeklarasikan darurat militer pada Selasa (3/12) malam waktu setempat, sebelum mencabutnya pada Rabu dini hari waktu setempat setelah parlemen Korsel sepakat untuk menolak deklarasi tersebut.Laporan: RedaksiBagikan

Komentar
Berita Terkait

Saudi perlihatkan rudal Iran yang digunakan dalam serangan Aramco
Indonesia
•
19 Sep 2019

700.000 jamaah umroh kembali ke tanah air dengan aman selama pandemik
Indonesia
•
05 Feb 2021

Bangladesh cari dana 230 miliar dolar AS untuk Rencana Adaptasi Nasional
Indonesia
•
12 Dec 2022

Inggris dan UE akan boikot Rusia pada KTT G20
Indonesia
•
12 Nov 2022


Berita Terbaru

Serangan terhadap pemukim di Tepi Barat tembus 1.000 kasus tahun ini
Indonesia
•
13 Jun 2026

Mantan Presiden Korsel Yoon Suk-yeol divonis 30 tahun penjara dalam kasus pengkhianatan negara
Indonesia
•
13 Jun 2026

Iran pastikan perundingan damai dengan AS masuki tahap akhir
Indonesia
•
13 Jun 2026

Iran laporkan 54 awak kapal tewas dan 253 kapal hancur sejak konflik dimulai
Indonesia
•
11 Jun 2026
