
Ketua partai berkuasa di Korsel sebut Yoon Suk-yeol perlu stop aktivitas pelaksanaan tugas kepresidenan

Warga Korea Selatan (Korsel) berpartisipasi dalam aksi unjuk rasa yang menyerukan pemakzulan Presiden Korsel Yoon Suk-yeol di Seoul, Korsel, pada 4 Desember 2024. (Xinhua/Jun Hyosang)
Presiden Korsel Yoon Suk-yeol perlu menghentikan aktivitas pelaksanaan tugasnya demi melindungi negara dan rakyat mengingat fakta-fakta yang baru saja terungkap.
Seoul, Korea Selatan (Xinhua/Indonesia Window) – Han Dong-hoon, pemimpin Partai Kekuatan Rakyat (People Power Party), partai berkuasa di Korea Selatan (Korsel), pada Jumat (6/12) mengatakan bahwa Presiden Korsel Yoon Suk-yeol perlu menghentikan aktivitas pelaksanaan tugasnya demi melindungi negara dan rakyat mengingat fakta-fakta yang baru saja terungkap.Han melontarkan pernyataan tersebut dalam sebuah pertemuan darurat jajaran kepemimpinan partai, menandai perubahan dari sikapnya sebelumnya yang menentang desakan blok oposisi yang ingin memakzulkan Yoon.Pemimpin partai berkuasa itu mengatakan bahwa pada hari deklarasi darurat militer, Yoon memerintahkan penangkapan sejumlah politisi utama, dan menuturkan bahwa telah dikonfirmasi berdasarkan informasi yang dapat dipercaya bahwa Yoon menggunakan badan-badan intelijen untuk mencoba menangkap para politisi tersebut.Jika Yoon terus melaksanakan tugas kepresidenannya, kemungkinan besar tindakan-tindakan ekstrem seperti deklarasi darurat militer dapat terulang kembali, menempatkan negara dan rakyat dalam bahaya besar, ujar Han.Hal ini bertentangan dengan komentar yang disampaikan Han pada Kamis (5/12) ketika dirinya bersumpah akan memblokir mosi untuk memakzulkan Yoon, wacana yang digerakkan oleh partai oposisi.Partai Demokrat dan lima partai minor lainnya mengajukan mosi pemakzulan terhadap Yoon pada Rabu (4/12), dan berencana akan melakukan pemungutan suara pada Sabtu (7/12).Presiden Yoon mendeklarasikan darurat militer pada Selasa (3/12) malam waktu setempat, sebelum mencabutnya pada Rabu dini hari waktu setempat setelah parlemen Korsel sepakat untuk menolak deklarasi tersebut.Laporan: RedaksiBagikan

Komentar
Berita Terkait

The Hill: Hak kepemilikan senjata api di AS adalah cengkeraman kematian
Indonesia
•
08 May 2023

Ketua DPR AS prioritaskan keamanan perbatasan alih-alih pendanaan untuk Ukraina
Indonesia
•
28 Feb 2024

Fokus Berita – Keterbukaan tingkat tinggi China jadi sorotan di konferensi internasional
Indonesia
•
04 Dec 2023

Iran bantah klaim gencatan senjata Trump, menyebutnya "palsu dan tidak berdasar"
Indonesia
•
02 Apr 2026


Berita Terbaru

Iran sebut kapal perang Eropa yang lintasi Selat Hormuz dianggap sebagai sasaran yang sah
Indonesia
•
29 Jul 2026

Israel perluas operasi militer di Tepi Barat, tambah permukiman ilegal Yahudi
Indonesia
•
29 Jul 2026

Ratusan ribu warga Afrika jadi korban perdagangan manusia, sindikat raup puluhan triliun rupiah per tahun
Indonesia
•
29 Jul 2026

Sedikitnya 15 anggota pasukan paramiliter Irak tewas akibat serangan AS-Arab Saudi
Indonesia
•
29 Jul 2026
