Situasi memburuk di Myanmar tidak boleh menganggu perjalanan dan kerja sama ASEAN.

Jakarta (Indonesia Window) – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan kekecewaannya atas tidak adanya progres yang signifikan dari impelementasi 5-point consensus (5PC) oleh junta militer karena situasi yang memburuk di Myanmar.

“Indonesia sangat kecewa dengan situasi yang memburuk di Myanmar, karena tidak adanya progres yang signifikan dari implementasi 5PC sekaligus kita tidak melihat adanya komitmen dari junta militer untuk mengiplementasikannya,” ujar Presiden Jokowi dalam keterangannya kepada awak media di sela penyelenggaraan KTT ASEAN Kamboja, Jumat.

Menurut kepala negara, situasi yang memburuk di Myanmar tidak boleh menganggu perjalanan dan kerja sama ASEAN.

“Indonesia mempertegas posisinya untuk tidak memperbolehkan non-political representation (perwakilan non-politik) dalam KTT ASEAN dan pertemuan tingkat menteri luar negeri. Indonesia juga mengusulkan hal serupa diberlakukan di luar pertemuan tingkat menteri luar negeri,” ungkapnya.

Menurut Presiden Jokowi, Indonesia tetap berkomitmen akan terus memberikan bantuan kemanusiaan untuk rakyat Myanmar, dan juga mendorong ASEAN untuk segera melakukan engagement dengan seluruh stakeholders di Myanmar dan melakukan dialog.

“Indonesia juga menyerukan untuk segera menghentikan segala tindak kekerasan di Myanmar,” jelas Presiden.

Sementara itu dalam kesempatan KTT ASEAN Kamboja kali ini, Presiden Jokowi juga menyampaikan beberapa hal penting terkait isu Myanmar yang dapat dijadikan elemen keputusan pada KTT tersebut.

Presiden menyampaikan hal tersebut saat berbicara pada sesi retreat KTT ASEAN Ke-41 yang secara khusus membahas implementasi 5-point consensus (5PC) di Myanmar, di Hotel Sokha, Phnom Penh, pada hari yang sama (Jumat).

“Pertama, penerapan 5PC tetap menjadi acuan utama bagi ASEAN dalam membantu Myanmar keluar dari krisis politiknya,” ucap Presiden Jokowi.

Poin kedua, kepala negara mempertegas seruan penghentian kekerasan agar segera tercipta kondisi kondusif di Myanmar.

Ketiga, Presiden Jokowi mengusulkan penugasan Sekjen ASEAN dan AHA Centre (Koordinasi Bantuan Kemanusiaan ASEAN) untuk terus mengupayakan akses agar Comprehensive Needs Assesment (Penilaian Kebutuhan yang Komprehensif) dapat segera diselesaikan.

Menurut presiden, bantuan kemanusiaan untuk mendukung ­life-sustaining (menopang kehidupan) menjadi lebih penting artinya saat ini.

Poin keempat yang disampaikan presiden yaitu keputusan non-political representation (perwakilan non-politik) dari Myanmar juga harus diberlakukan selain untuk AMM (ASEAN Ministerial Meeting) dan KTT.

“Kelima, engagement ASEAN dengan semua stakeholders Myanmar harus segera dilakukan. Karena hanya dengan membuka dialog dengan semua pihak, maka ASEAN akan dapat memfasilitasi dialog nasional yang dimandatkan oleh 5PC,” ucap presiden.

Hal keenam menurut presiden yaitu untuk menghormati prinsip non-interference (tanpa campur tangan) maka ASEAN tidak memberikan dukungan terhadap pemilihan umum (pemilu) yang tidak inklusif dan tidak dipersiapkan berdasar dialog nasional.

“Kita memiliki tanggung jawab kepada rakyat ASEAN dan dunia. Jika kita tidak bertindak tepat, maka kredibilitas dan relevansi ASEAN menjadi taruhannya,” pungkas Presiden Jokowi.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi turut hadir mendampingi Presiden Jokowi dalam KTT ASEAN ke-41 sesi retreat.

Laporan: Redaksi