Presiden Jokowi resmi buka perdagangan bursa 2023

Perdagangan bursa saat ini terdiri atas 55 persen investor yang meliputi generasi muda berusia di bawah 30 tahun dan mereka yang berumur di bawah 40 tahun sebanyak 70 persen. 

 

 

Jakarta (Indonesia Window) – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) secara resmi membuka Perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2023, di Gedung BEI, Jakarta, Senin.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan rasa syukur karena di tahun 2022, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mampu tumbuh positif di tengah penurunan yang dialami oleh bursa di negara lain.

“Kita juga patut bersyukur bahwa indeks di tahun 2022 itu mengalami kenaikan 4,1 persen dibandingkan bursa-bursa di negara-negara lain yang mengalami penurunan yang sangat tajam,” ujar Presiden.

Selain itu, Presiden juga mengapresiasi perdagangan saham yang mampu mencatatkan pertumbuhan di tengah gejolak perekonomian global.

“Market cap (kapitalisasi pasar) juga tumbuh 15 persen sampai di angka 9.499 triliun rupiah. Ini juga bukan sebuah angka yang kecil, angka yang besar di tengah turbulensi ekonomi global di tahun 2022,” ujarnya.

Kepala negara juga mengungkapkan kegembiraannya, karena 55 persen investor di perdagangan bursa saat ini adalah generasi muda di bawah 30 tahun dan 70 persen di bawah 40 tahun.

“Artinya, prospek ke depan betul-betul masih sangat menjanjikan,” ujarnya.

Tahun 2023 adalah tahun ujian bagi perekonomian global maupun perekonomian Indonesia, ungkap presiden seraya mengingatkan agar semua pihak tetap hati-hati dan waspada.

“Kita semuanya harus optimistis bahwa kita bisa menyelesaikan tantangan-tantangan yang ada dan bisa mengarungi 2023, tahun ujian, dengan ekonomi yang lebih baik,” ujar presiden yang mengaku optimistis pertumbuhan Indonesia di tahun 2023 dapat mencatatkan angka di atas lima persen.

“Kalau tahun 2022 dipastikan sudah di atas 5 persen tapi kita harap di tahun 2023 juga masih di atas 5 persen,” katanya.

Presiden berharap pencabutan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang dilakukan pada akhir tahun 2022 mampu mendongrak pertumbuhan ekonomi nasional.

Pencabutan PPKM tersebut diambil berdasarkan hasil kajian yang dilakukan pemerintah selama 10 bulan terakhir dan dengan memperhatikan capaian indikator pengendalian COVID-19, presiden menambahkan.

“Angka BOR (bed occupancy rate), positivity rate kita semuanya, di bawah, angka kematian, semuanya di bawah standar WHO. Sehingga kemarin kita putuskan di akhir tahun PPKM dicabut. Dan, ini semoga bisa nanti mendorong, men-trigger ekonomi kita untuk tumbuh lebih baik dibanding tahun 2022,” pungkasnya.

Laporan: Redaksi