Negara-negara yang beli minyak dan gas dari Venezuela jadi sasaran tariff Trump

Pemerintahan Trump mengklaim bahwa para migran dari negara-negara Amerika Latin merupakan anggota geng Tren de Aragua dan melakukan tindak kejahatan dengan aksi kekerasan.

 

Washington, Amerika Serikat (Xinhua) – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Senin (24/3) mengumumkan bahwa dirinya akan mengenakan tarif sebesar 25 persen terhadap negara mana pun yang membeli minyak dan/atau gas dari Venezuela, sembari menuding negara Amerika Latin tersebut telah mengirimkan “puluhan ribu” kriminal ke AS.

“Hari ini, Presiden Donald J. Trump mengumumkan bahwa AS akan menerapkan apa yang dikenal sebagai Tarif Sekunder terhadap Negara Venezuela, atas dasar berbagai alasan, termasuk fakta bahwa Venezuela secara sengaja dan penuh tipu daya telah mengirimkan puluhan ribu kriminal tingkat tinggi dan lainnya ke AS secara sembunyi-sembunyi, dan banyak di antara para kriminal merupakan pembunuh dan orang-orang yang memiliki sifat sangat keji,” ujar Trump dalam sebuah unggahan di Truth Social.

“Negara mana pun yang membeli minyak dan/atau gas dari Venezuela akan dipaksa membayar tarif sebesar 25 persen kepada AS untuk setiap perdagangan yang mereka lakukan dengan negara kami,” tutur Trump.

“Segala dokumentasi akan ditandatangani dan didaftarkan, dan tarif tersebut akan diberlakukan pada 2 April 2025,” imbuh presiden AS itu.

Trump kerap kali menuding negara-negara Amerika Latin, seperti Meksiko, Guatemala, Honduras, dan El Salvador, telah mengirimkan kriminal ke AS, dan kemudian memanfaatkan klaim tersebut untuk menjustifikasi penegakan kebijakan imigrasi yang lebih ketat.

Belum lama ini, pemerintahan Trump memutuskan untuk memberlakukan Undang-Undang (UU) Musuh Asing (Alien Enemies Act) 1798, sebuah UU masa perang, untuk mendeportasi lebih dari 200 migran Venezuela ke El Salvador. Pemerintahan Trump mengklaim bahwa para migran itu merupakan anggota geng Tren de Aragua dan melakukan tindak kejahatan dengan aksi kekerasan.

Hakim Distrik AS James Boasberg mengeluarkan perintah yang untuk sementara waktu memblokir penggunaan UU tersebut sebagai acuan deportasi.

Diosdado Cabello, menteri dalam negeri Venezuela, pada Jumat (21/3) menepis tudingan pemerintahan Trump itu, dengan mengatakan bahwa tidak ada satu pun warga Venezuela yang dideportasi merupakan anggota geng tersebut.

Laporan: Redaksi