Pemerintahan baru Prancis saat ini termasuk dua mantan Perdana Menteri negara itu, yakni Manuel Valls dan Elisabeth Borne.
Paris, Prancis (Xinhua/Indonesia Window) – Perdana Menteri (PM) Prancis Francois Bayrou mengumumkan pemerintahan baru pada Senin (23/12), memasukkan dua mantan PM Prancis, Manuel Valls dan Elisabeth Borne, ke dalam kabinetnya, demikian menurut rilis pers dari Istana Elysee.
Bayrou merampingkan pemerintahan baru tersebut menjadi 14 kementerian penuh. Valls akan mengepalai Kementerian Wilayah Luar Negeri Prancis, sementara Borne akan memimpin Kementerian Pendidikan Nasional, Pendidikan Tinggi, dan Penelitian Prancis.
Tiga menteri dari pemerintahan terdahulu, yang dipimpin Michel Barnier, akan tetap dipertahankan, yakni Bruno Retailleau sebagai menteri dalam negeri Prancis, Sebastian Lecornu sebagai menteri angkatan bersenjata Prancis, dan Jean-Noel Barrot sebagai menteri urusan Eropa dan luar negeri Prancis.
Empat menteri wanita dari pemerintahan Barnier juga turut bergabung dengan kabinet Bayrou. Rachida Dati akan memimpin Kementerian Kebudayaan Prancis, sementara Catherine Vautrin akan menjabat sebagai menteri pekerjaan, kesehatan, solidaritas, dan keluarga Prancis. Agnes Pannier-Runacher tetap bertanggung jawab memimpin Kementerian Transisi Ekologis, Keanekaragaman Hayati, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Prancis. Annie Genevard ditunjuk sebagai menteri pertanian dan kedaulatan pangan Prancis.
Untuk menyusun anggaran tahun 2025, Bayrou memilih Eric Lombard sebagai menteri ekonomi, keuangan dan industri, dan kedaulatan digital Prancis yang baru.
Menyusul pengumuman itu, Bayrou mengungkapkan rasa bangganya terhadap kabinet yang baru dibentuk tersebut. Di dalam sebuah unggahan di akun X miliknya, Bayrou menyebut kabinet itu sebagai “kumpulan pengalaman untuk memulihkan dan memperbarui kepercayaan semua rakyat Prancis.”
Presiden Prancis Emmanuel Macron menunjuk Bayrou sebagai perdana menteri Prancis pada 13 Desember, menyusul pelengseran Barnier lewat mosi tidak percaya pada 4 Desember.
Pertemuan Dewan Menteri Prancis pertama di bawah pemerintahan baru ini dijadwalkan akan digelar pada 3 Januari 2025.
Laporan: Redaksi