China desak AS selesaikan masalah HAM dalam negeri, berhenti campuri urusan negara lain
Pembatasan visa AS terhadap pejabat China dinilai merupakan tindakan mencampuri urusan dalam negeri China, dan secara serius melanggar hukum internasional serta norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional.
Beijing, China (Xinhua/Indonesia Window) – China mendesak Amerika Serikat (AS) untuk secara efektif mengatasi tumpukan masalah hak asasi manusia (HAM) di dalam negerinya sendiri, alih-alih sering menggunakan HAM sebagai alasan untuk ikut campur urusan dalam negeri negara lain dan menggunakan sanksi berat, kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian pada Rabu (17/7).
Pernyataan itu disampaikan Lin dalam konferensi pers rutin sebagai respons atas pembatasan visa secara sembarangan oleh AS terhadap sejumlah pejabat China.
Lin mengatakan bahwa AS dengan sengaja menyebarkan informasi palsu, mendiskreditkan situasi HAM China, memberlakukan pembatasan visa secara sembarangan terhadap pejabat China, secara serius mencampuri urusan dalam negeri China, dan secara serius melanggar hukum internasional serta norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional.
“China sangat tidak puas dan dengan tegas menentang hal ini, serta telah menyampaikan keberatan serius kepada Amerika Serikat,” kata Lin.
.jpg)
Sebagai tindakan balasan, China, sesuai dengan undang-undang, akan memberlakukan pembatasan visa timbal-balik terhadap sejumlah pejabat AS yang mengarang kebohongan mengenai masalah HAM terkait China, mendorong penerapan sanksi terhadap China, dan merugikan kepentingan China, imbuhnya.
Mengingat Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan suara bulat menyetujui partisipasi China dalam putaran keempat Tinjauan Periodik Universal (Universal Periodic Review/UPR) belum lama ini, Lin mengatakan hal ini sepenuhnya menunjukkan bahwa masyarakat internasional sangat mengapresiasi pencapaian China dalam HAM.
“Amerika Serikat tidak memiliki hak atau kualifikasi untuk mengomentari situasi HAM di negara lain dan membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab,” katanya, menambahkan bahwa masyarakat internasional telah lama melihat dengan jelas dan membenci manipulasi HAM yang dilakukan oleh AS.
Jika AS benar-benar peduli terhadap HAM, mereka harus meninggalkan “standar ganda” dan bercermin pada pelanggaran HAM mereka sendiri, kata Lin.
Laporan: Redaksi
