PBB (Xinhua/Indonesia Window) – Panel Ilmiah Internasional Independen tentang Kecerdasan Buatan (Independent International Scientific Panel on Artificial Intelligence) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara resmi merilis laporan awalnya pada Rabu (1/7), beberapa hari menjelang Dialog Global tentang Tata Kelola AI pertama yang dijadwalkan digelar di Jenewa pekan depan.

Berjudul ‘Laporan Awal Panel Ilmiah Internasional Independen tentang Kecerdasan Buatan: Penilaian berbasis bukti terhadap peluang, risiko dan dampak AI’ (Preliminary Report of the Independent International Scientific Panel on AI: Evidence-based assessment of opportunities, risks and impacts of AI), laporan ini menyajikan penilaian ilmiah independen mengenai kapabilitas serta peluang dan risiko yang muncul dari AI, sekaligus menyediakan landasan bukti bersama untuk membantu negara-negara anggota PBB menghadapi perkembangan teknologi yang pesat.

"Upaya kolaboratif untuk membangun pemahaman bersama tentang AI ini hadir pada titik balik yang krusial," ujar panel tersebut dalam siaran persnya.

Pemerintah di berbagai negara sedang mengambil keputusan yang berdampak besar terkait AI di tengah ketidakpastian yang besar, dengan sumber bukti dan sudut pandang yang berubah sangat cepat, sering kali saling bertentangan, serta tidak selalu mencerminkan kondisi di tingkat lokal.

Seiring terus meningkatnya kemampuan AI, semakin besar pula risiko dan konsekuensi dari keputusan yang diambil di seluruh dunia, yang menjadi tantangan utama yang ingin diatasi oleh panel tersebut, menurut siaran pers.

Dalam laporan awal tersebut, panel itu menguraikan temuan-temuannya di tujuh ranah utama, yakni imu AI, kemajuan, dan arah perkembangannya; aplikasi kemasyarakatan, termasuk di bidang ilmu pengetahuan, kesehatan, pendidikan, dan pertanian; implikasi ekonomi; implikasi keamanan, sistem, dan lingkungan; hak asasi manusia, informasi, dan demokrasi; perkembangan kebudayaan dan individu, otonomi, serta keselamatan anak; manajemen, tata kelola, dan keandalan.

Panel tersebut mengidentifikasi tantangan berbasis bukti yang krusial bagi para pengambil keputusan di seluruh dunia, yakni para pembuat kebijakan membutuhkan bukti ilmiah untuk mengatur AI secara efektif, tetapi pada saat bukti tersebut menjadi jelas, mungkin sudah terlambat untuk bertindak, demikian menurut siaran pers tersebut.

"Terwujud atau tidaknya potensi AI secara adil akan bergantung pada keputusan berbasis informasi yang dibuat bersama oleh berbagai negara dan fondasi ilmiah bersama yang menjadi panduan mereka, yaitu basis bukti yang memang ingin dihadirkan oleh kerja panel tersebut."

Yoshua Bengio, ketua bersama panel ilmiah tentang AI, menuturkan dalam siaran pers tersebut, "Kapabilitas AI berkembang lebih cepat daripada pemahaman ilmiah dan kemampuan pemerintah untuk beradaptasi. Dengan semakin banyaknya bukti mengenai perilaku AI yang bersifat menipu, ilmu pengetahuan saat ini tidak dapat menjamin bahwa seiring dengan terus meningkatnya kemampuan tersebut, AI tidak akan menimbulkan dampak yang katastropik, baik secara mandiri maupun akibat pengguna yang berniat jahat. Untuk bertindak secara efektif, para pembuat kebijakan global harus memahami sistem-sistem ini."

Maria Ressa, ketua bersama lainnya di panel tersebut, mengatakan, "Teknologi ini bersifat transformatif", tetapi dia memperingatkan bahwa "jika dunia terus bergerak mengikuti trajektori ini, umat manusia tidak akan mampu merealisasikan manfaat yang dijanjikannya. Risikonya ... terlalu tinggi, dan kekuatan yang mendorong perkembangan AI bukanlah kekuatan yang akan mendatangkan manfaatnya."

"Dunia tidak dapat mengatur apa yang tidak dapat dipahaminya," kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres seperti yang dikutip dalam siaran pers tersebut: "Laporan Panel itu menyajikan ilmu pengetahuan independen, yang dihimpun dari setiap kawasan, dan tersedia bagi setiap pemerintah. Pesannya jelas: potensinya besar, tetapi risikonya nyata, dan kerugian akibat penundaan semakin meningkat. Saya mendesak semua pemimpin untuk menggunakan bukti bersama ini guna bertindak bersama, dan tanpa penundaan."

Laporan: Redaksi