Serangan terhadap Bandara Riyadh terjadi sepekan setelah koalisi pimpinan Saudi mengumumkan operasi udara Operation Dawn of Yemen pada 5 Oktober 2026 untuk mendukung pemerintah Yaman. Konteks inilah yang membuat konflik Yaman meluber menjadi krisis keamanan Teluk.

Jakarta (Indonesia Window) – Pada Sabtu, 10 Oktober 2026, King Khalid International Airport di Riyadh diserang peluru kendali (rudal) yang menewaskan 12 orang dan melukai 309 orang, termasuk warga asing dari Amerika, Bangladesh, Mesir, Yordania, Suriah, Palestina, dan Sudan.

Serangan tersebut adalah yang ketiga dalam sepekan dan disebut sebagai serangan paling mematikan di Arab Saudi dalam lebih dari satu dekade.

Serangan itu terjadi sepekan setelah koalisi pimpinan Saudi mengumumkan operasi udara Operation Dawn of Yemen pada 5 Oktober 2026 untuk mendukung pemerintah Yaman.

Konteks inilah yang membuat konflik Yaman meluber menjadi krisis keamanan Teluk.

Analisis ini membagi dukungan menjadi dua blok utama: Pertama, Blok Arab Saudi - Pakta Mekah (Makkah Alliance). Pakta Pertahanan Bersama Mekah yang ditandatangani pada 7 Agustus 2026 di Mekah oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman, Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan, dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif.

Isi intinya adalah serangan bersenjata terhadap satu anggota dianggap serangan terhadap semua, mirip Pasal 5 NATO.

Pada 5 Oktober 2026, ketiga negara menggelar pertemuan darurat Strategic Political and Defence Committee (SPDC) di Riyadh dan menyepakati ‘penerapan praktis komitmen pertahanan kolektif dan pengerahan cepat pasukan’.

Respons Turkiye ditunjukkan dengan sikap Menteri Luar Negeri negara tersebut, Hakan Fidan, yang mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran kedaulatan, dan menyatakan kesiapan membantu kebutuhan teknis militer.

Selain itu, Kepala Staf Umum Jenderal Selcuk Bayraktaroglu hadir di Riyadh. Turkiye memberikan bantuan awal yang bersifat defensif: sistem pertahanan udara, operator drone, intelijen, dan logistik.

Turkiye menegaskan "Ini bukan perjanjian ofensif. Turkiye tidak akan mengirim pasukan untuk operasi ofensif" karena pakta belum diratifikasi parlemen Turkiye.

Selaras dengan Turkiye, Pakistan telah mengirim Panglima Angkatan Daratnya, Field Marshal Asim Munir, ke pertemuan 5 Oktober. Pakistan menyebut pakta bersifat defensif untuk melindungi kedaulatan. Mantan Letjen Nauman Mahmood ditunjuk sebagai Sekjen pertama pakta.

Blok Arab Saudi juga mendapat dukungan dari Suriah yang sudah menyatakan sedang mempertimbangkan bantuan pertahanan, terutama karena simbolisme Mekah dan Madinah yang diserang.

Negara-negara Barat yang berpotensi masuk dalam Blok Arab Saudi adalah AS, Inggris, Kanada, Jerman, Spanyol.

Mereka mengecam serangan sebagai kejahatan perang, dengan mengeluarkan peringatan perjalanan hindari bandara Riyadh. Presiden Donald Trump menyatakan "We may. We're going to look at it... We move very quickly" terkait kemungkinan bergabung dalam serangan balasan.

Kedua, Blok Houthi Yaman

Meski susah melepaskan posisi Iran dalam blok ini, negara tersebut berada pada posisi canggung. Presiden Masoud Pezeshkian dalam wawancara Fox News 24 September 2026 menyatakan "Houthi bertanggung jawab atas serangan yang mereka lancarkan".

Pernyataan tersebut merupakan upaya Iran menjauhkan diri secara publik dari mendukung Houthi.

Namun di lapangan, Houthi tetap disebut sebagai ‘kelompok yang didukung Iran’ oleh semua pihak. Terlebih, Iran juga mengecam Blokade militer dan ekonomi yang dilakukan Arab Saudi terhadap wilayah Yaman.

Selain menolak keterlibatan langsung dalam mendukung Houthi, Iran juga menyerukan penyelesaian lewat dialog.

Houthi mengklaim serangannya sebagai balasan atas dukungan Saudi ke pemerintah Yaman dan operasi di pesisir Bab al-Mandeb, dengan logika ‘jika bandara Sanaa diblokade, maka bandara Riyadh juga’.

Penyebab Struktural: Mengapa Meledak Sekarang?

Menurut Samani (2026) dalam analisisnya di Strategic Council on Foreign Relations, Pakta Mekkah menghadapi deterrence dilemma atau dilema perbedaan persepsi ancaman. Tiga faktor penyebab:

Pertama, runtuhnya gencatan senjata empat tahun di Yaman. Houthi merebut kembali garis pantai Laut Merah bulan lalu.

Kedua, krisis Selat Bab al-Mandeb. Sekitar 12 persen perdagangan dunia lewat jalur tersebut. Serangan drone ke kapal memukul pendapatan Terusan Suez Mesir hingga  6-7 miliar dolar AS, yang ikut memicu reformasi ekonomi Mesir.

1 dolar AS = 17.918,25 rupiah

Ketiga, simbolisme Kota Suci. penandatanganan pakta di Mekah memberi makna perjanjian bukan hanya militer tapi covenant atau penjaga kesucian. Ketika rudal disebut mengarah ke area Mekah-Madinah, sentimen umat Islam global tersulut, membuat konflik lokal menjadi isu identitas.

Prediksi: Tiga Skenario Pasca-Serangan 11 Oktober 2026

Ada tiga skenario yang mungkin bisa terjadi pasca serangan tersebut:

Skenario 1: Eskalasi Terbatas Saudi dengan dukungan teknis Turkiye-Pakistan dan intelijen AS memperkuat Iron Dome versi Teluk di sekitar Riyadh dan kilang Aramco.

Serangan udara balasan ke Sanaa Airport dan peluncur rudal Houthi berlanjut, tapi tanpa invasi darat. Langkah ini bisa mendorong harga minyak Brent naik ke 95-100 dolar AS.

 Skenario 2: Perluasan Pakta. Seperti dikatakan Ketua Parlemen Turki Numan Kurtulmus, Pakta Mekah bisa diperluas menjadi pakta dunia Islam termasuk Iran. Jika ini terjadi, konflik bisa diredam dari dalam, tapi butuh ratifikasi parlemen yang memakan waktu tidak pendek.

 Skenario 3: Perang Regional. Jika AS ikut dalam serangan ofensif ke Yaman dan Iran merespon dengan menutup Selat Hormuz, maka 20% pasokan minyak dunia terhenti. Langkah ini kembali memicu bencana global.

Jalan Keluar Non Eskalatif

Untuk mencegah bencana akibat sentimen Dua Kota Suci, pendekatan yang digunakan harus memisahkan isu agama dari isu militer. Peran dunia internasional menjadi penting. Juga Indonesia sebagai negara yang relatif bisa diterima para pihak yang berkonflik.

Peran Internasional

Pertama, tegakkan hukum humaniter internasional. Sekjen PBB Antonio Guterres sudah menegaskan "Attacks on civilians and civilian infrastructure are a violation of international law". Semua serangan ke bandara sipil harus dihentikan.

Kedua, aktifkan jalur Jeddah, Riyadh, dan Muscat sebagai jalur de-eskalasi, bukan hanya mengandalkan solusi militer.

Ketiga, lindungi kebebasan navigasi di Laut Merah lewat mandat PBB, bukan koalisi sepihak.

Peran Indonesia

Indonesia memiliki modal unik sebagai negara Muslim (negara dengan jumlah penduduk Muslim) terbesar yang tidak terlibat pakta militer apapun dan berteman dengan semua pihak.

Pertama, Gunakan Doktrin Bebas Aktif: Seperti saat menjadi mediator Perdamaian Gaza di Sharm El-Sheikh 13 Oktober 2026, Indonesia harus menawarkan diri sebagai bridge builder antara Riyadh dan Teheran, didukung Mesir.

Kedua, Lindungi WNI dan Kepentingan Haji-Umrah. Dengan dua WNI Bangladesh tewas, dan ratusan ribu jamaah umrah Indonesia di Saudi, Kementerian Luar Negeri RI harus memastikan keamanan rute udara Jeddah-Riyadh. Isu Mekah-Madinah sangat sensitif bagi 240 juta Muslim Indonesia, jangan sampai sentimen ini dipolitisasi.

Ketiga, Dorong Solusi Yaman, bukan Sekadar Kutuk Houthi Akar masalah adalah krisis kemanusiaan Yaman yang sudah 10 tahun. Indonesia bisa mengusulkan di Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) agar Pakta Mekah dijadikan pakta kemanusiaan dan pertahanan sipil, bukan pakta serangan balik.

Prinsipnya, keamanan Kota Suci Mekah dan Madinah adalah kepentingan seluruh umat Islam, bukan monopoli satu pakta militer. Menjaganya harus dengan cara yang mencegah perang meluas, bukan memicu perang baru.

End

Penulis adalah Robi Nurhadi, PhD, Dosen Hubungan Internasional, FISIP Universitas Nasional