Washington, Amerika Serikat (Xinhua/Indonesia Window) – Seorang hakim federal di Washington DC pada Rabu (5/8) mengizinkan pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengakhiri Status Perlindungan Sementara (Temporary Protected Status/TPS) bagi sekitar 350.000 warga Haiti, sebuah keputusan yang menempatkan mereka dalam risiko deportasi ke negara Karibia dengan tingkat kelaparan yang dinilai mengkhawatirkan.

Hakim Distrik AS Ana C. Reyes dari Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Columbia sebelumnya memblokir pemerintahan tersebut untuk mengakhiri perlindungan TPS bagi warga Haiti, dan pengadilan banding federal kemudian mempertahankan keputusan pemblokiran tersebut.

Namun, Mahkamah Agung AS pada Juni lalu memutuskan dengan suara 6 banding 3 bahwa penetapan TPS tidak dapat ditinjau oleh pengadilan berdasarkan hukum federal, yang berpotensi berdampak terhadap para imigran dari Haiti, Suriah dan negara-negara lain yang oleh Departemen Luar Negeri AS dinilai sangat berbahaya.

Reyes membatalkan keputusannya setelah mempertimbangkan putusan Mahkamah Agung AS, dengan menyatakan dalam perintah barunya pada Rabu bahwa "putusan Mahkamah Agung AS membatalkan putusan pengadilan ini dalam Perintah Pengadilan tertanggal 2 Februari 2026", sehingga perintah pengadilan yang menangguhkan penghentian status TPS Haiti "tidak lagi berlaku".

Sekitar 200.000 warga Haiti pemegang TPS memiliki pekerjaan, dengan konsentrasi pekerja yang besar di sektor layanan kesehatan, jasa makanan, pergudangan, ritel, serta perawatan jangka panjang, menurut analisis data pemerintah oleh kelompok advokasi imigrasi FWD.us yang dikutip oleh The Washington Post.

Departemen Luar Negeri AS menempatkan Haiti pada Level 4, tingkat peringatan perjalanan tertinggi, dengan menyebut risiko kejahatan, penculikan, terorisme, kerusuhan, dan keterbatasan layanan kesehatan.

Laporan: Redaksi