Ankara, Turkiye (Xinhua/Indonesia Window) – Menteri Luar Negeri Turkiye Hakan Fidan pada Sabtu (8/8) mengatakan bahwa Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah yang baru saja ditandatangani tidak menargetkan Iran, seraya menegaskan bahwa kesepakatan tersebut bersifat defensif dan bertujuan melindungi para pihak yang terlibat dari "serangan" eksternal.

Dalam wawancara dengan kantor berita Turkiye, Anadolu Agency, Fidan mengatakan "tidak ada ancaman bersama yang kami tuangkan dalam bentuk tertulis", seraya menambahkan bahwa kesepakatan tersebut tidak menargetkan negara mana pun yang tidak menyerang pihak-pihak yang menandatanganinya.

"Iran bukanlah target dalam kesepakatan ini," ujarnya.

Fidan menyatakan bahwa persiapan untuk kesepakatan tersebut telah berlangsung selama hampir dua tahun delapan bulan, melibatkan pihak-pihak penandatangan dan negara-negara regional lainnya.

Fidan mengatakan bahwa kesepakatan tersebut "secara teknis mirip dengan Pasal 5 NATO mengenai pertahanan kolektif, yang memungkinkan para anggotanya untuk memperoleh manfaat dari dukungan pertahanan satu sama lain."

Negara yang sedang diserang perlu mengajukan permintaan bantuan dan menentukan jenis dukungan yang dibutuhkan, mulai dari intelijen dan logistik hingga amunisi atau unit militer, yang bergantung pada skala ancamannya, ujarnya.

Aliansi tersebut akan memiliki komite politik dan militer yang terdiri atas para menteri luar negeri dan pertahanan serta kepala staf umum, dengan sebuah sekretariat di Arab Saudi yang mengawasi pelaksanaannya, ujarnya.

Fidan mengatakan bahwa beberapa negara telah menunjukkan minat untuk bergabung dalam kesepakatan tersebut, seraya menyatakan keyakinannya bahwa Mesir, yang disebutnya sebagai "mitra alami", akan "bergabung dengan kami pada tahap berikutnya".

Kesepakatan yang ditandatangani pada Jumat (7/8) oleh Arab Saudi, Turkiye, dan Pakistan di kota Makkah, Arab Saudi, tersebut menetapkan bahwa setiap serangan bersenjata terhadap satu dari ketiga negara itu akan dianggap sebagai serangan terhadap ketiganya.

Waktu penandatanganan tersebut secara luas dipandang berkaitan dengan meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

Laporan: Redaksi