Dewan UE dan Parlemen Eropa capai kesepakatan soal reformasi kebijakan migrasi

Foto yang diabadikan pada 21 November 2023 ini memperlihatkan para migran di sebuah pusat penerimaan migran di pulau paling selatan Italia, Lampedusa.
Migran ilegal di UE akan diperiksa, data biometrik mereka akan diambil, dan tujuan mereka akan ditentukan melalui seperangkat aturan UE.
Brussel, Belgia (Xinhua) – Dewan Uni Eropa (UE) dan Parlemen Eropa pada Rabu (20/12) mencapai kesepakatan sementara yang akan secara menyeluruh mereformasi kebijakan suaka dan migrasi di blok tersebut, yang memecah kebuntuan selama bertahun-tahun dalam masalah ini."Reformasi ini merupakan bagian penting dari penyelesaian masalah ini," ujar Menteri Dalam Negeri Spanyol Fernando Grande-Marlaska Gomez, yang negaranya saat ini memegang kepresidenan bergilir Dewan UE."Warga di seluruh UE ingin pemerintah mereka mengatasi masalah migrasi dan hari ini adalah langkah besar ke arah ini," imbuhnya.Di bawah kesepakatan tersebut, para migran ilegal yang tiba di UE akan diperiksa, data biometrik mereka akan diambil, dan tujuan mereka akan ditentukan melalui seperangkat aturan UE.
Foto yang diabadikan pada 15 November 2023 ini memperlihatkan bagian dari gedung Komisi Eropa di Brussel, Belgia. (Xinhua/Zhao Dingzhe)
Bagikan
Komentar
Berita Terkait

Putin pastikan Rusia dan Belarusia selamanya bersekutu
Indonesia
•
03 Jul 2022

Peringati tiga dekade hubungan diplomatik, Rusia-Kazakhstan perkuat kerja sama
Indonesia
•
29 Nov 2022

Sekjen PBB ingin kembali fokus pada solusi dua negara setelah krisis Gaza
Indonesia
•
24 Nov 2023

Pemerintahan Trump perpanjang tenggat waktu pelarangan TikTok untuk kali ketiga
Indonesia
•
18 Jun 2025
Berita Terbaru

Kongres AS bantah klaim Trump soal militer Rusia dan China di Greenland
Indonesia
•
10 Feb 2026

Fokus Berita - Ilmuwan dunia pun terjerat godaan Epstein
Indonesia
•
10 Feb 2026

Sekjen PBB sebut semua permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki tidak punya validitas hukum
Indonesia
•
10 Feb 2026

Pejabat Palestina sebut Trump berupaya jadikan "Dewan Perdamaian" alternatif PBB
Indonesia
•
09 Feb 2026
