Jakarta (Indonesia Window) – Amerika Serikat tidak memiliki wewenang hukum untuk menyita aset bank sentral Rusia yang dibekukan karena invasinya ke Ukraina, kata Menteri Keuangan AS Janet Yellen pada Rabu (18/5).
Namun Yellen mengungkapkan akan berbicara dengan mitra AS tentang cara membuat Rusia membayar tagihan untuk rekonstruksi pasca-perang Ukraina.
Dia juga mengatakan kemungkinan bahwa izin khusus yang diberikan untuk memungkinkan Rusia melakukan pembayaran kepada pemegang obligasi AS tidak akan diperpanjang saat berakhir pekan depan, meninggalkan pejabat Rusia seperti “jendela yang menyempit dengan cepat” untuk menghindari default utang luar negeri pertama sejak revolusi Rusia 1917.
Invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari adalah agenda utama pada pertemuan menteri keuangan Kelompok Tujuh (G7) pekan ini, dan Yellen menyerukan peningkatan dukungan keuangan bagi negara yang dilanda perang, yang diperkirakan Bank Dunia menderita kerusakan fisik pekanan senilai 4 miliar dolar AS.
“Saya pikir sangat wajar mengingat kehancuran besar di Ukraina, dan biaya pembangunan kembali yang besar yang akan mereka hadapi, bahwa kami akan meminta Rusia untuk membantu membayar setidaknya sebagian dari harga yang akan dikenakan,” Yellen mengatakan kepada wartawan menjelang pertemuan pekan ini.
Beberapa pejabat Eropa telah menganjurkan agar Uni Eropa, Amerika Serikat dan sekutu lainnya menyita sekitar 300 miliar dolar AS aset mata uang asing bank sentral Rusia yang dibekukan oleh sanksi. Aset tersebut disimpan di luar negeri, tetapi tetap di bawah kepemilikan Rusia.
“Sementara kami mulai melihat ini, sekarang tidak legal di Amerika Serikat bagi pemerintah untuk menyita aset-aset itu,” kata Yellen. “Itu bukan sesuatu yang diizinkan secara hukum di Amerika Serikat.”
Pada pertemuan G7 di pinggiran kota Bonn di Koenigswinter, Jerman, Yellen bermaksud untuk fokus pada kebutuhan anggaran Ukraina yang lebih mendesak, yang diperkirakan mencapai 5 miliar dolar AS per bulan.
Pada Selasa (17/5) dia menekan agar sekutu AS meningkatkan dukungan keuangan mereka, sementara seorang pejabat pemerintah Jerman mengatakan para menteri akan menjanjikan 15 miliar dolar AS bantuan anggaran baru.
Risiko default Rusia
Rusia memiliki sekitar 40 miliar dolar AS obligasi internasional dan sejauh ini berhasil memenuhi kewajibannya saat ini dan menghindari default atau gagal bayar berkat izin sementara dari Departemen Keuangan AS yang memberikan pengecualian, yang memungkinkan bank menerima pembayaran dalam mata uang dolar dari Kementerian Keuangan Rusia meskipun ada sanksi yang melumpuhkan terhadap Rusia.
Izin tersebut berakhir pada 25 Mei, dengan pembayaran besar berikutnya jatuh tempo hari itu.
Pada Rabu (18/5) Yellen mengatakan Departemen Keuangan tidak mungkin untuk memperpanjang pengecualian. Hal ini dapat mengakibatkan kegagalan teknis jika Rusia kemudian mencoba membayar dalam rubel alih-alih dolar seperti yang dipersyaratkan berdasarkan perjanjian obligasi.
“Belum ada keputusan akhir tentang itu, tapi saya pikir tidak mungkin itu akan berlanjut,” kata Yellen, seraya menambahkan bahwa default teknis tidak akan mengubah situasi saat ini mengenai akses Rusia ke modal.
“Jika Rusia tidak dapat menemukan cara untuk melakukan pembayaran ini, dan mereka secara teknis gagal membayar utang mereka, saya tidak berpikir itu benar-benar mewakili perubahan signifikan dalam situasi Rusia. Mereka sudah terputus dari pasar modal global,” ujar Yellen.
Laporan: Redaksi