Pertemuan antara Menteri Agama (Menag) RI dan Sekretaris Jenderal Dewan Ulama Senior Al-Azhar antara lain membahas pengembangan Bahasa Arab, penambahan kuota mahasiswa, peluang pembelajaran jarak jauh (e-learning), serta diplomasi keagamaan.


Jakarta (Indonesia Window) - Menteri Agama (Menag) RI, Nasaruddin Umar, menerima Sekretaris Jenderal Dewan Ulama Senior Al-Azhar, Prof. Abbas Shouman, di kantor pusat Kemenag, membahas penguatan kerja sama kedua belah pihak, pada Senin (28/9/2026).

Pertemuan tersebut antara lain membicarakan pengembangan Bahasa Arab, penambahan kuota mahasiswa, peluang pembelajaran jarak jauh (e-learning), serta diplomasi keagamaan.

Menag Nasaruddin Umar menuturkan bahwa saat ini jumlah ulama di Indonesia masih relatif sedikit dibandingkan jumlah penduduknya, demikian juga fasilitas dalam pembelajaran keagamaan Islam juga masih terbatas.

Menag juga menegaskan pemahaman Bahasa Arab sebagai fondasi utama dalam memahami ilmu-ilmu keislaman merupakan suatu keniscayaan yang harus dimiliki oleh para calon ulama di Indonesia.

"Oleh karena itu saya mohon agar ke depan kerja sama semakin diperkuat, termasuk di bidang Bahasa Arab. Kami membutuhkan guru-guru yang kuat dalam ilmu-ilmu Islam, sehingga kami ingin mengambil manfaat dan belajar dari Al-Azhar," ujarnya.

Menag memaparkan bahwa dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,6 persen—salah satu yang tertinggi di antara negara-negara G20—dari sisi pendanaan kerja sama tidak ada masalah.

Namun, terdapat tantangan regulasi di mana Mesir tidak mengizinkan pendirian cabang Universitas Al-Azhar di luar negeri. Di sisi lain, negara yang terletak di Afrika Utara itu tetap menjadi tujuan utama masyarakat Indonesia untuk menimba ilmu karena faktor stabilitas keamanan, ungkapnya.

Oleh karena itu, Menag berharap Al-Azhar dapat memperluas kerja sama melalui skema pendidikan jarak jauh dengan menyiapkan infrastruktur dan pembiayaan dari pihak Indonesia, atau dengan memperbanyak kuota penerimaan mahasiswa Indonesia di Al-Azhar serta menambah utusan pengajar (mab'uts).

"Mesir menjadi tujuan utama bagi masyarakat Indonesia untuk menimba ilmu, jika memungkinkan kami berharap untuk membuka cabang Al Azhar di sini, atau menambah guru-guru bahasa Arab dari Al Azhar di sini, atau menambah kuota bagi penerimaan mahasiswa Indonesia di Al Azhar," ungkap Menag.

Prof. Abbas Shouman sepakat bahwa tantangan rasio antara jumlah penduduk muslim yang besar dengan ketersediaan infrastruktur pendidikan yang memadai perlu segera diatasi melalui perluasan cakupan kerja sama.

Guru besar tersebut memaparkan bahwa Al-Azhar membuka peluang sistem pembelajaran jarak jauh melalui skema hybrid (hibrida).

Mahasiswa dapat menempuh pendidikan selama dua tahun pertama di negara asal, dilanjutkan dua tahun berikutnya langsung di Kairo, Mesir, dengan ijazah resmi yang setara dengan mahasiswa reguler empat tahun.

Di samping itu, terdapat pula program pembelajaran Bahasa Arab secara daring (dalam jaring/online) melalui Pusat Bahasa di bawah Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar.

"​Terkait dengan penambahan jumlah kuota mahasiswa Indonesia di Mesir, secara prinsip, sebenarnya tidak ada pembatasan itu. Jadi, seberapa banyak pun, silakan saja. Hanya mungkin yang dibatasi adalah yang mendapatkan beasiswa full, dalam arti dia mendapatkan asrama, uang saku, dan uang kuliah. Itu yang jumlahnya terbatas. Untuk yang belajar, itu tidak ada pembatasan," ungkapnya.

Prof Abbas menjelaskan meski beasiswa penuh yang menanggung asrama dan uang saku memiliki keterbatasan anggaran dari negara Mesir, kuota untuk mahasiswa Indonesia tercatat sebagai salah satu yang terbesar di antara negara-negara lainnya.

Sementara itu, terkait pengiriman utusan pengajar (mab'uts) ke Indonesia, Prof. Abbas menjelaskan bahwa jumlahnya masih terbatas karena disesuaikan dengan alokasi anggaran dan APBN pemerintah Mesir.

Sebagai solusi atas keterbatasan tersebut, kedua belah pihak membuka opsi jalur kontrak di mana kader-kader unggulan lulusan Al-Azhar dapat didatangkan ke Indonesia dengan pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah Indonesia.

Menag, sebagai presiden The International Assembly of Mosque Imams (IAMI) yang terpilih dalam International Grand Imams Conference (IGIC) 2026, juga mengatakan akan menyampaikan kepada Sekjen PBB agar mengakomodir suara-suara imam di Indonesia.

 "Sebab mereka menganggap bahwa peran imam itu sangat strategis termasuk dalam menggagas perdamaian dunia dan mengatasi konflik. Kami akan menyampaikan hal ini kepada Sekretariat Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai bentuk diplomasi keagamaan. Karena ada permintaan yang diajukan kepada organisasi Islam untuk berpartisipasi dalam program internasional seperti penanggulangan terorisme dan ekstremisme," ujarnya.

"Oleh karena itu, kami mengundang para pemimpin agama dan imam masjid di dunia Islam khususnya, dan di seluruh dunia umumnya, untuk bergabung dalam hal ini dan menyuarakan suara para imam dalam mewujudkan perdamaian dunia, dan kami akan mencatatkannya kepada Sekretariat Jenderal. Mari kita angkat suara perdamaian dari masjid-masjid dan rumah-rumah," pungkas Menag.

Laporan: Redaksi