Jakarta (Indonesia Window) – Malaysia menyerukan pembagian beban dan tanggung jawab yang proporsional sesuai kerangka kerja Global Compact on Refugees (GCR) untuk menyelesaikan masalah Rohingya yang semakin diperparah oleh COVID-19.

Perdana Menteri Muhyiddin Yassin, dalam intervensinya pada KTT ASEAN-Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-11 pada Ahad, mengatakan Malaysia tidak dapat lagi menerima lebih banyak pengungsi karena dampak limpahan krisis di negara bagian Rakhine, Myanmar, terus mempengaruhi negara-negara di kawasan, termasuk Malaysia, menurut Kantor Berita Bernama.

Majelis Umum PBB menetapkan GCR pada 17 Desember 2018 setelah dua tahun mengadakan konsultasi ekstensif yang dipimpin oleh Badan Pengungsi PBB, UNHCR.

GCR adalah kerangka kerja untuk pembagian tanggung jawab yang lebih dapat diprediksi dan adil, mengakui bahwa solusi berkelanjutan untuk situasi pengungsi tidak dapat dicapai tanpa kerja sama internasional.

Empat tujuan utama GCR adalah meredakan tekanan pada negara tuan rumah, meningkatkan kemandirian pengungsi, memperluas akses ke solusi negara ketiga, dan mendukung kondisi di negara asal agar para pengungsi dapat kembali dengan aman dan bermartabat.

Menyinggung perjuangan Palestina, Muhyiddin mengatakan posisi Malaysia dalam masalah ini tetap jelas dan konsisten.

"Malaysia menyerukan kepada PBB dan komunitas internasional untuk lebih mempertimbangkan dan melaksanakan langkah-langkah konkret guna meringankan penderitaan orang-orang Palestina yang tertindas," katanya.

KTT ASEAN-PBB ke-11, yang diselenggarakan pada hari terakhir KTT ASEAN ke-37 dan pertemuan terkait, secara virtual juga diikuti oleh Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres.

PM Muhyiddin memimpin delegasi Malaysia di KTT dua tahunan yang digelar secara virtual tersebut dari Kuala Lumpur.

KTT ASEAN-PBB dipimpin oleh Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc dalam kapasitasnya sebagai Ketua ASEAN 2020 dengan tema ‘ASEAN yang Kohesif dan Responsif’.

Laporan: Redaksi