Majelis Kesehatan Dunia tolak proposal status pengamat Taiwan

Jakarta (Indonesia Window) – Sebuah proposal yang diprakarsai oleh sekutu diplomatik Taiwan untuk mengundang Taiwan berpartisipasi dalam Majelis Kesehatan Dunia (WHA) tidak dimasukkan dalam agenda WHA pada hari Senin (23/5). Ini berarti Taiwan akan dikeluarkan dari konferensi untuk tahun keenam berturut-turut.

Keputusan itu muncul pada pertemuan Ahad malam (22/5) setelah Dewan Eksekutif WHA menyarankan negara-negara anggota menjauhkan masalah itu dari agenda.

Majelis secara keseluruhan menyetujui saran itu pada hari Senin (23/5) setelah dua negara yang mewakili masing-masing pihak dari masalah tersebut memiliki kesempatan untuk berbicara secara singkat. China dan Pakistan mendukung penentangan China terhadap tindakan tersebut, sementara Eswatini dan Tuvalu berbicara atas nama Taiwan.

WHA adalah badan pembuat keputusan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dan kebijakan utama serta inisiatif kesehatan global untuk tahun depan akan diputuskan pada konferensi tahunannya yang ke-75 mulai 22 hingga 28 Mei.

Taiwan tidak berpartisipasi dalam WHA sejak 2017, dan kedua sisi perdebatan membuat argumen serupa untuk dan menentang partisipasi Taiwan yang terlihat di tahun-tahun sebelumnya.

Dalam sambutannya, perwakilan China menggambarkan proposal tersebut sebagai “manipulasi politik,” dan menuduh bahwa “tujuan sebenarnya adalah untuk mencari kemerdekaan melalui pandemi.”

Dia mengatakan tidak ada dasar hukum bagi Taiwan untuk berpartisipasi dalam WHA, mengutip Resolusi Majelis Umum PBB 2758 dan Resolusi WHA 25.1.

Dia berpendapat bahwa kedua resolusi tersebut memberikan dasar hukum bagi WHO untuk mematuhi prinsip satu-China, yang mengakui Taiwan sebagai bagian dari China.

Sementara itu, perwakilan dari Eswatini membantah bahwa Resolusi 2758 dan Resolusi WHA 25.1 hanya membahas hak China untuk diwakili di PBB dan WHO, dan tidak menyebut Taiwan sebagai bagian dari China.

Resolusi ini juga tidak memberi wewenang kepada Republik Rakyat China untuk mewakili Taiwan dalam sistem PBB, katanya.

“Partisipasi Taiwan dalam WHA adalah masalah kesehatan, bukan politik,” bantahnya.

Dia memuji Taiwan sebagai “mitra penting dalam perjuangan global melawan pandemi,” sambil menyerukan WHA untuk mengambil manfaat dari keahlian Taiwan.

“Kembali ke praktik masa lalu (mengundang Taiwan ke WHA) tidak berarti WHA mengambil posisi atas kedaulatan Taiwan, melainkan hanya mengambil langkah logis untuk memasukkan pemimpin kesehatan global dalam WHA,” katanya.

Seorang perwakilan dari Tuvalu, sekutu diplomatik Taiwan di Pasifik, mengatakan Pemerintah Tuvalu percaya 23,5 juta orang Taiwan memiliki hak untuk berpartisipasi dalam sistem keamanan kesehatan global melalui partisipasi dalam pertemuan dan mekanisme terkait WHO.

Wakil Menteri Kesehatan Taiwan Lee Li-feng , yang memimpin delegasi di Jenewa, Swiss untuk bertemu dengan delegasi negara lain di luar WHA, memprotes hasilnya.

“Keputusan itu sangat disesalkan dan bertentangan dengan visi untuk tidak meninggalkan siapa pun yang diabadikan dalam agenda WHO,” katanya pada acara pers.

Dia menyalahkan China karena mempolitisasi inklusi Taiwan dalam WHA tetapi mengatakan Taiwan tidak akan menyerah pada upayanya untuk bergabung dengan pertemuan dan mekanisme terkait WHO.

Taiwan, yang secara resmi bernama Republik China, dikeluarkan dari WHO pada tahun 1972 setelah kehilangan kursinya di PBB setahun sebelumnya.

Taiwan dapat mengirim delegasi untuk berpartisipasi dalam WHA sebagai pengamat dari 2009 hingga 2016 dengan sebutan ‘China Taipei’ ketika hubungan antara Beijing dan Taipei lebih hangat selama Pemerintahan Kuomintang (partai politik berkuasa) saat itu.

Sejak 2017, Taiwan telah dikeluarkan dari WHA karena penentangan dari China, yang telah mengambil garis keras terhadap Presiden Tsai Ing-wen dan Partai Progresif Demokratiknya karena sikap mereka yang menegaskan bahwa Taiwan adalah negara merdeka.

Sumber: CNA

Laporan: Redaksi