Aden, Yaman (Xinhua/Indonesia Window) – Pasukan pemerintah Yaman pada Ahad (13/9) menyatakan lebih dari 500 tentara tewas dan sekitar 1.500 lainnya luka-luka dalam pertempuran selama sebulan terakhir melawan kelompok Houthi di sepanjang pesisir barat Yaman, saat kelompok tersebut melancarkan serangan besar-besaran menuju Selat Bab al-Mandab yang strategis.

Dalam pernyataan yang disiarkan oleh Al-Joumhouriya TV, Pasukan Perlawanan Nasional pemerintah Yaman menyebutkan jumlah korban tersebut tercatat pada 9 Agustus hingga 10 September, seraya mengeklaim bahwa lebih dari 1.000 anggota Houthi tewas dan ribuan lainnya luka-luka. Angka-angka tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen.

Pernyataan tersebut juga menyebutkan bahwa pertempuran diawali dengan serangan rudal, drone, dan perahu bermuatan bahan peledak yang dilancarkan Houthi, sebelum meluas dari Hays di bagian selatan provinsi pesisir Laut Merah, Hodeidah, ke beberapa front di provinsi tetangga, Taiz, di Yaman barat daya.

Jatuhnya para korban ini terjadi di tengah serangan besar-besaran Houthi yang dilancarkan pada 3 September, yang dengan cepat mengubah peta garis depan di sepanjang pesisir Laut Merah Yaman, dengan kelompok tersebut merebut beberapa wilayah yang sebelumnya dikuasai pemerintah di Provinsi Hodeidah dan provinsi tetangga, Taiz.

Houthi merebut kota pelabuhan strategis Mocha pada Kamis (10/9) sebelum bergerak ke selatan pada Jumat (11/9) menuju wilayah Bab al-Mandab dan menguasai Pulau Mayun yang terletak di jantung selat tersebut, sehingga memperketat kendali mereka atas jalur pelayaran vital yang menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden.

Pasukan Houthi kemudian bergerak lebih jauh ke selatan menuju provinsi tetangga, Lahj, tempat pasukan pemerintah yang mundur berkumpul kembali, sehingga membawa pertempuran semakin dekat ke Aden, pusat pemerintahan Yaman yang diakui secara internasional.

Konflik Yaman meletus pada akhir tahun 2014 ketika Houthi merebut Sanaa dan sebagian besar wilayah utara Yaman, yang memicu intervensi koalisi pimpinan Arab Saudi pada Maret 2015 untuk mendukung pemerintah yang diakui secara internasional.

Laporan: Redaksi