Korban perdagangan manusia diperlakukan sebagai komoditas dan dieksploitasi untuk mendapatkan keuntungan oleh sindikat-sindikat kriminal.

Canberra, Australia (Xinhua/Indonesia Window) – Otoritas Australia mengeluarkan peringatan atas lonjakan laporan terkait kerja paksa dan eksploitasi di negara tersebut.

Kepolisian Federal Australia (Australian Federal Police/AFP) pada Senin (2/12) mengatakan bahwa jumlah kasus kerja paksa dan eksploitasi yang dilaporkan meningkat 140 persen selama enam tahun terakhir.

Data tersebut dirilis oleh AFP pada Hari Penghapusan Perbudakan Internasional (International Day for the Abolition of Slavery), sebuah inisiatif Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), untuk menyoroti bagaimana jaringan kriminal menargetkan pekerja luar negeri yang rentan dan menyelundupkan mereka ke Australia.

Helen Schneider, komandan penanganan kasus eksploitasi manusia AFP, menyebutkan kelompok-kelompok kriminal terorganisasi memperlakukan korban perdagangan manusia sebagai komoditas dan mengeksploitasi mereka untuk mendapatkan keuntungan.

"Sindikat-sindikat kriminal akan menggunakan taktik penipuan berupa rekrutmen untuk menargetkan dan memaksa individu-individu yang rentan untuk masuk ke dalam situasi yang mengerikan ini, dan menjebak mereka ke dalam siklus utang yang tidak berujung, kerja paksa, atau perbudakan dalam rumah tangga," ujarnya dalam sebuah pernyataan.

"AFP menjadi lembaga terdepan dalam menyelidiki jenis kejahatan ini dan kami menyelidiki setiap laporan yang kami terima. Namun, kami juga mengimbau anggota masyarakat untuk waspada dan memberi tahu polisi jika ada kecurigaan terkait tindak pidana perdagangan manusia."

AFP mengungkapkan pihaknya telah menerima 69 laporan terkait kerja paksa dan eksploitasi pada periode 2023-2024, naik dari sebelumnya 29 laporan pada periode 2018-2019 dan 2019-2020.

AFP juga menyebutkan bahwa pada periode 2023-2024, mereka menerima 382 laporan tindak pidana yang berkaitan dengan semua bentuk perdagangan manusia dan eksploitasi orang.

Laporan: Redaksi