
PM Australia sebut bantahan Israel soal kelaparan di Gaza tidak masuk akal

Dua anak pengungsi Palestina yang menderita malnutrisi dan 'cerebral palsy' terlihat di dalam sebuah sekolah yang dialihfungsikan menjadi tempat penampungan di sebelah barat laut Gaza City pada 25 Juli 2025. (Xinhua/Rizek Abdeljawad)
Israel tidak mengakui adanya kelaparan di Jalur Gaza dan menyebut bahwa laporan tersebut merupakan bagian dari "kampanye palsu" yang dipimpin oleh Hamas.
Canberra, Australia (Xinhua/Indonesia Window) – Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese menyebut bantahan Israel tentang kelaparan di Gaza "tidak masuk akal."Saat berbicara di Canberra pada Selasa (29/7) dalam pertemuan partainya yang berkuasa, yakni Partai Buruh, Albanese mengecam klaim PM Israel Benjamin Netanyahu dan Wakil Duta Besar Israel untuk Australia Amir Meron yang menyatakan bahwa tidak ada kelaparan di Gaza.Meskipun ada peringatan atas informasi yang diberikan oleh Hamas, Israel-lah yang mencegah jurnalis masuk, kata Albanese."Klaim bahwa tidak ada kelaparan di Gaza itu di tidak masuk akal."Dalam sebuah unggahan di media sosial pada Senin (28/7), Netanyahu mengatakan bahwa tidak ada kelaparan di Gaza, maupun kebijakan kelaparan di Gaza.Meron dikabarkan mengatakan kepada sejumlah jurnalis dari beberapa media Australia dalam sebuah taklimat pers di Canberra pada Senin bahwa Israel tidak mengakui adanya kelaparan di Jalur Gaza dan bahwa laporan tersebut merupakan bagian dari "kampanye palsu" yang dipimpin oleh Hamas.Komentar Meron itu muncul setelah Albanese pada Ahad (27/7) mengatakan kepada televisi Australian Broadcasting Corporation (ABC) bahwa Israel "jelas" melanggar hukum internasional dengan membatasi bantuan di Gaza dan mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Jumat (25/7) pekan lalu bahwa penolakan bantuan dan pembunuhan warga sipil "tidak dapat dibela atau diabaikan."Saat ditanya dalam pertemuan pada Selasa soal kapan Australia akan mengakui status kenegaraan Palestina, Albanese mengatakan bahwa pemerintahannya memiliki persyaratan yang harus dipenuhi sebelum mengambil langkah itu, termasuk reformasi demokratis.Laporan: RedaksiBagikan

Komentar
Berita Terkait

Kekayaan situs neolitik Indonesia ungkap jejak Austronesia
Indonesia
•
02 Oct 2025

Ramadan 1447H– Kemenag sasar Gen Z lewat ‘ngabuburead’ di Masjid IKN
Indonesia
•
08 Mar 2026

Topan Doksuri mendekat, provinsi pesisir China naikkan level tanggap darurat
Indonesia
•
27 Jul 2023

Singapura denda dan penjarakan pengendara yang melintas di jalur khusus pejalan kaki
Indonesia
•
07 Jul 2025


Berita Terbaru

Langgar aturan akses bagi anak-anak, Australia selidiki 5 raksasa medsos
Indonesia
•
31 Mar 2026

Total populasi Korsel diperkirakan turun 29,9 persen per 2072
Indonesia
•
31 Mar 2026

Resensi Buku Perspektif Jurnalistik – Analisis SWOT Negara Madinah lahirkan model manajemen strategis pemerintahan universal
Indonesia
•
30 Mar 2026

Meta dan YouTube dinyatakan bertanggung jawab terkait kecanduan media sosial di AS
Indonesia
•
27 Mar 2026
