PM Australia sebut bantahan Israel soal kelaparan di Gaza tidak masuk akal

Dua anak pengungsi Palestina yang menderita malnutrisi dan 'cerebral palsy' terlihat di dalam sebuah sekolah yang dialihfungsikan menjadi tempat penampungan di sebelah barat laut Gaza City pada 25 Juli 2025. (Xinhua/Rizek Abdeljawad)
Israel tidak mengakui adanya kelaparan di Jalur Gaza dan menyebut bahwa laporan tersebut merupakan bagian dari "kampanye palsu" yang dipimpin oleh Hamas.
Canberra, Australia (Xinhua/Indonesia Window) – Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese menyebut bantahan Israel tentang kelaparan di Gaza "tidak masuk akal."Saat berbicara di Canberra pada Selasa (29/7) dalam pertemuan partainya yang berkuasa, yakni Partai Buruh, Albanese mengecam klaim PM Israel Benjamin Netanyahu dan Wakil Duta Besar Israel untuk Australia Amir Meron yang menyatakan bahwa tidak ada kelaparan di Gaza.Meskipun ada peringatan atas informasi yang diberikan oleh Hamas, Israel-lah yang mencegah jurnalis masuk, kata Albanese."Klaim bahwa tidak ada kelaparan di Gaza itu di tidak masuk akal."Dalam sebuah unggahan di media sosial pada Senin (28/7), Netanyahu mengatakan bahwa tidak ada kelaparan di Gaza, maupun kebijakan kelaparan di Gaza.Meron dikabarkan mengatakan kepada sejumlah jurnalis dari beberapa media Australia dalam sebuah taklimat pers di Canberra pada Senin bahwa Israel tidak mengakui adanya kelaparan di Jalur Gaza dan bahwa laporan tersebut merupakan bagian dari "kampanye palsu" yang dipimpin oleh Hamas.Komentar Meron itu muncul setelah Albanese pada Ahad (27/7) mengatakan kepada televisi Australian Broadcasting Corporation (ABC) bahwa Israel "jelas" melanggar hukum internasional dengan membatasi bantuan di Gaza dan mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Jumat (25/7) pekan lalu bahwa penolakan bantuan dan pembunuhan warga sipil "tidak dapat dibela atau diabaikan."Saat ditanya dalam pertemuan pada Selasa soal kapan Australia akan mengakui status kenegaraan Palestina, Albanese mengatakan bahwa pemerintahannya memiliki persyaratan yang harus dipenuhi sebelum mengambil langkah itu, termasuk reformasi demokratis.Laporan: RedaksiBagikan
Komentar
Berita Terkait

AS luncurkan program keadilan vaksin cacar monyet
Indonesia
•
16 Sep 2022

Taiwan akan luncurkan tunjangan keluarga untuk tingkatkan kelahiran
Indonesia
•
28 Jun 2021

Australia masukkan elemen kelinci di prangko, akta kelahiran, dan jalan ikonis
Indonesia
•
18 Jan 2023

Palestina tuding Israel kobarkan "perang komprehensif" di Tepi Barat
Indonesia
•
20 Feb 2025
Berita Terbaru

Pumpunan – Hari ke-2 Olimpiade Musim Dingin 2026: Kecelakaan Lindsey Vonn, Sander Eitrem pecahkan rekor seluncur cepat Olimpiade
Indonesia
•
09 Feb 2026

Feature – Atlet seluncur cepat China beri penghormatan kepada kakek saat debut di Olimpiade Musim Dingin
Indonesia
•
09 Feb 2026

Olimpiade Musim Dingin Milan-Cortina dibuka dengan upacara di sejumlah ‘venue’, soroti harmoni
Indonesia
•
08 Feb 2026

Upacara pembukaan Olimpiade Musim Dingin Milan-Cortina tampilkan budaya Italia
Indonesia
•
08 Feb 2026
