Jakarta (Indonesia Window) – Pembangunan infrastruktur hijau membutuhkan dana investasi senilai 6,9 triliun dolar Amerika Serikat per tahun guna mencapai target Kesepakatan Paris di tahun 2030, kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu.

"Sekitar 6,3 triliun dolar AS diperlukan setiap tahun untuk investasi infrastruktur guna memenuhi tujuan pembangunan berkelanjutan di 2030 dan bahkan meningkat menjadi 6,9 triliun dolar AS per tahun untuk mencapai target Kesepakatan Paris," kata Febrio dalam webinar ‘Post-Pandemic Infrastructure in The G20’ di Jakarta, Jumat.

Dalam Kesepakatan Paris, Indonesia berkomitmen mengurangi emisi karbon hingga 29 persen dengan upaya sendiri pada 2030, dan 41 persen dengan bantuan internasional.

Investasi infrastruktur pun diprioritaskan menuju perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan.

Menurut Febrio, pembangunan infrastruktur diperlukan guna dan mempertahankan pemulihan ekonomi Indonesia setelah terdampak pandemik COVID-19.

Infrastruktur juga menjadi tulang punggung perekonomian global, tapi lanskapnya berubah dengan cepat karena tekanan krisis iklim dan pandemik yang kompleks sehingga negara-negara di dunia kesulitan memenuhi target pembangunan infrastruktur di tahun 2050.

"Pandemi COVID-19 telah mengganggu aliran investasi ke dalam pembangunan infrastruktur. Ruang fiskal yang mengecil telah memaksa pemerintah untuk memfokuskan sumber dayanya yang terbatas pada kebutuhan mendesak terkait pandemi," terang Febrio.

Di sisi lain, investasi pihak swasta dalam proyek infrastruktur terhambat karena penundaan atau pembatalan.

Dia berharap upaya terkoordinasi pemimpin negara-negara anggota G20 untuk meningkatkan investasi pada infrastruktur berkelanjutan dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk kembali memobilisasi sektor swasta.

Laporan: Redaksi