Dialog perencanaan kebijakan serta pertemuan dengan IPIS dan TISRI (Tehran International Studies and Research Institute) telah membuka peluang untuk mendapatkan pemahaman mengenai Iran.

Jakarta (Indonesia Window) – Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (BSKLN) RI dan Institute for Political and International Studies (IPIS/ Institut Studi Politik dan Internasional) Kementerian Luar Negeri Iran menyelenggarakan Policy Planning Dialogue (PPD/dialog perencanaan kebijakan) ke-8 RI- Iran secara luring di Tehran pada 12 Februari 2023.

“Di tengah dinamika regional dan global yang ditandai dengan trust defisit, membudayakan dialog untuk membangun pemahaman bersama sangat penting dan relevan,” ungkap Kepala BSKLN, Dr. Yayan G.H. Mulyana, seperti dikutip website Kementerian Luar Negeri RI pada Selasa.

Kedua lembaga think tank (wadah pemikir) sepakat menjajaki peluang kerja sama berupa riset bersama untuk mengidentifikasi langkah-langkah inovatif dalam meningkatkan hubungan kerja sama bilateral.

Dalam PPD Ke-8 tersebut, BSKLN dan IPIS bertukar pandangan dengan perspektif intelektual mengenai perkembangan hubungan bilateral kedua negara. Isu-isu regional dan global yang menjadi perhatian bersama ikut dibahas menggunakan temuan riset dan telaahan kedua pihak.

Dalam Panel I tentang perkembangan hubungan bilateral, IPIS menyampaikan bahwa hubungan bilateral yang terjalin selama tujuh dekade berdasarkan friendship (persahabatan) dan brotherhood persaudaraan) merupakan aset berharga yang perlu terus dijaga demi kepentingan kedua negara.

“Perlu mendorong bentuk-bentuk kerja sama ekonomi yang bebas dari dampak sanksi antara lain opsi menggunakan mata uang nasional kedua negara dan perdagangan barter,” kata Dr. Khalil Shirgholami, Vice President for Research IPIS.

Kesempatan yang sama dimanfaatkan Duta Besar RI untuk Iran, Ronny Prasetyo Yuliantoro, guna menyampaikan hubungan kerja sama bilateral RI-Iran yang dinilainya telah berkembang di segala bidang.

Meski demikian diakui masih terdapat banyak potensi kerja sama yang belum dimanfaatkan lebih lanjut oleh kedua negara, dan dengan tantangan yang ada saat ini yaitu sanksi atas Iran, kedua pihak perlu mencari jalan terbaik untuk mengatasi tantangan yang ada.

Dialog perencanaan kebijakan serta pertemuan dengan IPIS dan TISRI (Tehran International Studies and Research Institute) telah membuka peluang untuk mendapatkan pemahaman mengenai Iran serta kebijakan negara tersebut terkait berbagai isu regional dan internasional berbasis data dan pengetahuan terstruktur yang diakuisisi melalui riset.

Namun pada saat yang sama rangkaian kegiatan tersebut juga telah membuka keingintahuan yang tinggi dari epistemic community Iran terkait Indonesia, ASEAN dan Indo-Pacific.

Penyelenggaraan PPD RI-Iran selanjutnya akan dilakukan di Indonesia pada tahun 2024.

Delegasi RI juga melakukan rangkaian pertemuan dengan pejabat terkait dan lembaga think tank di Iran pada 12-13 Februari 2023, antara lain Dirjen Asia Timur Kemlu Iran, Reza Zabib, dan Wamenlu Iran/Kepala IPIS, Dr. Sheikholeslam.

Laporan: Redaksi