Indonesia berkomitmen tambah 1.000 personel penjaga perdamaian

Jakarta (Indonesia Window) – Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memajukan pelatihan dan meningkatkan kapasitas pasukan perdamaian dunia guna mendukung misi kemanusiaan dan keselamatan mereka.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi pada pertemuan tingkat menteri United Nations Peacekeeping Missions (UNPM) ke-4 dengan tema ‘Partnership in Training and Capacity Building’, Selasa (7/12).

Korea Selatan menjadi tuan rumah pertemuan yang dihadiri oleh lebih dari 50 negara itu.

Pada pertemuan tersebut, seluruh negara, termasuk Indonesia, menyampaikan komitmen kontribusi guna mendukung penguatan Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Menlu Retno menyatakan bahwa Indonesia akan menambah sekitar 1.000 personel pasukan perdamaian PBB.

Menlu menekankan bahwa pelatihan dan peningkatan kapasitas diperlukan untuk mendukung peacekeepers yang seringkali bertugas di wilayah dengan situasi yang berbahaya.

Berkaitan dengan hal tersebut, menlu menekankan dua hal, yakni pelatihan dan peningkatan kapasitas harus sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

“Di masa pandemi seperti saat ini, peacekeepers kita mendapat tugas tambahan. Mereka harus dapat mendukung negara yang menjadi tujuan misi dalam menangani pandemi. Di sinilah pengetahuan mengenai kesehatan komunitas menjadi hal yang penting,” ujarnya.

Selanjutnya, menlu juga menggarisbawahi pentingnya investasi seluruh negara untuk kemitraan yang inovatif.

Triangular Partnership Project (TPP) yang akan berlangsung di Indonesia pada tahun 2022 merupakan salah satu wujud kontribusi Indonesia dalam mendukung inovasi kemitraan.

“Penguatan kemitraan yang inovatif juga perlu dilakukan untuk meningkatkan kapasitas peacekeepers perempuan, khususnya dalam melindungi warga sipil,” ujar Menlu Retno.

UNPM merupakan pertemuan internasional terbesar yang membahas berbagai isu misi perdamaian PBB.

Pertemuan ini didahului dengan empat pertemuan persiapan, dimana Indonesia merupakan salah satu negara yang memimpin kegiatan ini.

Laporan: Redaksi