Indonesia ajak parlemen dunia peduli masalah penjajahan di Palestina

Jakarta (Indonesia Window) – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, mengapresiasi pernyataan penolakan Pemerintah Indonesia terhadap pernyataan Amerika Serikat (AS) yang mendukung hak Isreal membangun permukiman Yahudi di Tepi Barat.

Penolakan Pemerintah Indonesia tersebut disampaikan melalui Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

“Saya mengapresiasi Kyai Ma’ruf dan Ibu Menlu yang menolak pernyataan AS karena mendukung Yahudi Israel yang terus membangun permukiman ilegal di wilayah Palestina. Kecaman ini datang tidak hanya dari Indonesia, tapi juga Uni Eropa,” kata Mardani dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Dia juga mengecam sikap AS yang semakin memperkeruh konflik antara Palestina dan Israel.

“Semenjak tahun 2016, Presiden Trump semakin nampak tidak pernah menginginkan penyelesaian konflik Palestina-Israel, padahal sudah ada resolusi PBB tentang two state solution yang telah di sepakati,” tegas Mardani.

Menurut dia, sikap Trump itu jelas terlihat ketika 14 Mei 2018 AS secara resmi membuka kedutaan besar di Yerusalem, dan kini mendukung Israel membangun permukimannya di Tepi Barat yang merupakan wilayah kedaulatan Palestina.

“AS selalu konsisten untuk tidak konsisten dalam kebijakan luar negerinya, terutama yang terkait konflik Timur Tengah seperti antara Palestina dan Israel,  padahal jelas melanggar hukum internasional,” ujar Mardani.

Dia mengajak untuk senator dan parlemen di seluruh dunia untuk mengecam tindakan AS yang terus-terusan mengacaukan solusi damai yang digagas selama ini.

“Saya mengajak seluruh parlemen di dunia untuk peduli masalah penjajahan di tanah Palestina oleh Israel yang didukung oleh AS. Pemerintah AS tidak konsisten dan membuat fractures dalam solusi damai antara keduanya,” ujar Mardani.

Hampir 600 ribu warga Israel tinggal di permukiman Tepi Barat setelah bangsa penjajah tersebut mengambil alih wilayah itu dalam Perang Enam Hari pada 1967.

Wilayah itu merupakan rumah bagi hampir tiga juta warga Palestina yang hidup di bawah kendali pasukan keamanan Israel, menurut Biro Pusat Statistik Otoritas Palestina.

Hampir dua juta lebih warga Palestina tinggal di Gaza yang merupakan jalur sepanjang 25 mil yang dikelola oleh kelompok Hamas dan dikenai blokade Israel-Mesir selama 12 tahun.

Laporan: Redaksi