
Hongaria terima undangan AS untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza

Orang-orang berjalan di antara puing-puing bangunan di daerah Zeitoun, sebelah tenggara Gaza City, pada 27 November 2025. (Xinhua/Rizek Abdeljawad)
Hongaria telah menerima undangan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk bergabung dalam kerja "Dewan Perdamaian untuk Gaza" sebagai anggota pendiri.
Budapest, Hongaria (Xinhua/Indonesia Window) – Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban pada Ahad (18/1) mengatakan dirinya telah menerima undangan dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk bergabung dalam kerja "Dewan Perdamaian untuk Gaza" sebagai anggota pendiri.
Dalam sebuah unggahan di Facebook, Orban menyebut undangan itu disampaikan sebagai pengakuan atas "upaya Hongaria bagi perdamaian" dan mengonfirmasi bahwa negaranya menerima apa yang dia sebut sebagai "undangan kehormatan" itu.
Dia juga menunjukkan surat undangan bertanggal 16 Januari dari Gedung Putih, yang berisikan Trump secara resmi mengundang Hongaria untuk berpartisipasi dalam dewan tersebut.
Menurut laporan sebelumnya, Dewan Perdamaian untuk Gaza merupakan bagian dari inisiatif lebih luas yang dipimpin AS dan berfokus pada demiliterisasi Hamas, pembentukan pemerintahan teknokrat, serta rekonstruksi pascakonflik di Jalur Gaza.
Gedung Putih pada Jumat (16/1) mengumumkan nama-nama anggota dewan, dengan Trump bertindak sebagai ketua. Anggota-anggota lainnya mencakup Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, utusan khusus Trump Steve Witkoff, menantu Trump Jared Kushner, serta mantan perdana menteri Inggris Tony Blair, menurut Gedung Putih.
Namun, baik Israel maupun Palestina tidak puas dengan susunan dewan yang dipimpin AS tersebut. Kantor Perdana Menteri Israel pada Sabtu (17/1) menyatakan bahwa pengumuman AS mengenai komposisi dewan itu "tidak dikoordinasikan dengan Israel dan bertentangan dengan kebijakannya." Sementara itu, Gerakan Jihad Islam di Palestina juga mengkritik komposisi tersebut, menyatakan susunan anggota dewan itu melayani kepentingan Israel dan mengindikasikan "niat negatif terkait pelaksanaan ketentuan perjanjian (gencatan senjata)."
Laporan: Redaksi
Bagikan

Komentar
Berita Terkait

Taiwan akan kenalkan mekanisme penetapan harga karbon pada 2023
Indonesia
•
13 Oct 2021

Rusia pastikan negara-negara Teluk tak akan jatuhkan sanksi terhadap Rusia
Indonesia
•
02 Jun 2022

COVID-19 – WHO: Pandemik kacaukan layanan kesehatan di lebih 118 negara
Indonesia
•
08 Feb 2022

Desain paspor baru Taiwan tonjolkan nama “Taiwan”, susutkan “China”
Indonesia
•
06 Sep 2020


Berita Terbaru

Laporan NYT sebut Iran sebar ranjau di Selat Hormuz, Teheran bantah
Indonesia
•
13 Mar 2026

Kanada akan bangun angkatan bersenjata di Arktik
Indonesia
•
13 Mar 2026

Lebanon sebut korban tewas akibat serangan Israel capai 773 jiwa sejak 2 Maret, termasuk 103 anak-anak
Indonesia
•
14 Mar 2026

Korban tewas akibat serangan Israel di Lebanon naik jadi 634 jiwa, pengungsi capai 816.000 orang
Indonesia
•
12 Mar 2026
