
Hongaria terima undangan AS untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza

Orang-orang berjalan di antara puing-puing bangunan di daerah Zeitoun, sebelah tenggara Gaza City, pada 27 November 2025. (Xinhua/Rizek Abdeljawad)
Hongaria telah menerima undangan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk bergabung dalam kerja "Dewan Perdamaian untuk Gaza" sebagai anggota pendiri.
Budapest, Hongaria (Xinhua/Indonesia Window) – Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban pada Ahad (18/1) mengatakan dirinya telah menerima undangan dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk bergabung dalam kerja "Dewan Perdamaian untuk Gaza" sebagai anggota pendiri.
Dalam sebuah unggahan di Facebook, Orban menyebut undangan itu disampaikan sebagai pengakuan atas "upaya Hongaria bagi perdamaian" dan mengonfirmasi bahwa negaranya menerima apa yang dia sebut sebagai "undangan kehormatan" itu.
Dia juga menunjukkan surat undangan bertanggal 16 Januari dari Gedung Putih, yang berisikan Trump secara resmi mengundang Hongaria untuk berpartisipasi dalam dewan tersebut.
Menurut laporan sebelumnya, Dewan Perdamaian untuk Gaza merupakan bagian dari inisiatif lebih luas yang dipimpin AS dan berfokus pada demiliterisasi Hamas, pembentukan pemerintahan teknokrat, serta rekonstruksi pascakonflik di Jalur Gaza.
Gedung Putih pada Jumat (16/1) mengumumkan nama-nama anggota dewan, dengan Trump bertindak sebagai ketua. Anggota-anggota lainnya mencakup Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, utusan khusus Trump Steve Witkoff, menantu Trump Jared Kushner, serta mantan perdana menteri Inggris Tony Blair, menurut Gedung Putih.
Namun, baik Israel maupun Palestina tidak puas dengan susunan dewan yang dipimpin AS tersebut. Kantor Perdana Menteri Israel pada Sabtu (17/1) menyatakan bahwa pengumuman AS mengenai komposisi dewan itu "tidak dikoordinasikan dengan Israel dan bertentangan dengan kebijakannya." Sementara itu, Gerakan Jihad Islam di Palestina juga mengkritik komposisi tersebut, menyatakan susunan anggota dewan itu melayani kepentingan Israel dan mengindikasikan "niat negatif terkait pelaksanaan ketentuan perjanjian (gencatan senjata)."
Laporan: Redaksi
Bagikan

Komentar
Berita Terkait

Foreign Policy: Pasokan bom tandan AS ke Ukraina tunjukkan keterbatasan liberalisme
Indonesia
•
22 Jul 2023

Mahathir: Muslim harus guna kekuatan, sadari kelemahan
Indonesia
•
21 May 2021

Xinhua teken kesepakatan dengan media dan institusi asing untuk perdalam kerja sama
Indonesia
•
04 Dec 2023

China siap bekerja sama dengan Rusia untuk saling dukung kepentingan inti
Indonesia
•
16 Sep 2022


Berita Terbaru

Iran sebut kapal perang Eropa yang lintasi Selat Hormuz dianggap sebagai sasaran yang sah
Indonesia
•
29 Jul 2026

Israel perluas operasi militer di Tepi Barat, tambah permukiman ilegal Yahudi
Indonesia
•
29 Jul 2026

Ratusan ribu warga Afrika jadi korban perdagangan manusia, sindikat raup puluhan triliun rupiah per tahun
Indonesia
•
29 Jul 2026

Sedikitnya 15 anggota pasukan paramiliter Irak tewas akibat serangan AS-Arab Saudi
Indonesia
•
29 Jul 2026
