Gedung Putih usulkan belanja pertahanan 1,5 triliun dolar AS dalam proposal anggaran 2027

Kapal induk USS Gerald R. Ford tiba di Split, Kroasia, pada 28 Maret 2026. (Xinhua/PIXSELL/Zvonimir Barisin)

Visi presiden Trump terus membatasi belanja nonpertahanan dan mereformasi pemerintah federal, dengan mengusulkan pemotongan sebesar 10 persen dibanding tingkat belanja nonpertahanan tahun 2026.

 

Washington, Amerika Serikat (Xinhua/Indonesia Window) – Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih pada Jumat (3/4) merilis proposal anggaran 2027, yang mencakup peningkatan belanja pertahanan menjadi 1,5 triliun dolar AS, bersamaan dengan pemotongan besar-besaran pada program-program domestik.

*1 dolar AS = 17.002 rupiah

Rencana anggaran ini didasarkan pada "angka anggaran bersejarah sebesar 1 triliun dolar AS" yang disediakan untuk pertahanan nasional dengan meminta 1,5 triliun dolar AS untuk tahun 2027, peningkatan sebesar 44 persen, tulis direktur anggaran Gedung Putih, Russell Vought.

Sementara itu, rencana anggaran tersebut "disusun berdasarkan visi presiden dengan terus membatasi belanja nonpertahanan dan mereformasi pemerintah federal," mengusulkan pemotongan sebesar 10 persen dibanding tingkat belanja nonpertahanan tahun 2026, menurut dokumen yang dipublikasikan di situs jejaring resmi Gedung Putih.

Dalam sebuah acara di Gedung Putih pada Rabu (1/4), Presiden AS Donald Trump menyoroti belanja pertahanan sebagai prioritas, dan menyebutkan bahwa tanggung jawab domestik seperti perawatan kesehatan harus dialihkan ke negara bagian.

"Kita sedang berperang. Kita tidak bisa menangani urusan pengasuhan anak. Kita harus membiarkan negara bagian yang mengurus pengasuhan anak, dan mereka juga harus membayar biayanya," kata Trump.

Selain pemotongan anggaran untuk program kesehatan, proposal anggaran Gedung Putih juga mencakup pemotongan bantuan pemukiman kembali pengungsi, proyek energi terbarukan, hibah universitas, program perumahan, dan sebagainya.

Anggaran tahunan presiden sering dianggap sebagai cerminan prioritas pemerintahan, meskipun Kongres pada akhirnya memegang wewenang atas belanja federal. 

Laporan: Redaksi

Bagikan

Komentar

Berita Terkait