
Gedung Putih usulkan belanja pertahanan 1,5 triliun dolar AS dalam proposal anggaran 2027

Kapal induk USS Gerald R. Ford tiba di Split, Kroasia, pada 28 Maret 2026. (Xinhua/PIXSELL/Zvonimir Barisin)
Visi presiden Trump terus membatasi belanja nonpertahanan dan mereformasi pemerintah federal, dengan mengusulkan pemotongan sebesar 10 persen dibanding tingkat belanja nonpertahanan tahun 2026.
Washington, Amerika Serikat (Xinhua/Indonesia Window) – Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih pada Jumat (3/4) merilis proposal anggaran 2027, yang mencakup peningkatan belanja pertahanan menjadi 1,5 triliun dolar AS, bersamaan dengan pemotongan besar-besaran pada program-program domestik.
*1 dolar AS = 17.002 rupiah
Rencana anggaran ini didasarkan pada "angka anggaran bersejarah sebesar 1 triliun dolar AS" yang disediakan untuk pertahanan nasional dengan meminta 1,5 triliun dolar AS untuk tahun 2027, peningkatan sebesar 44 persen, tulis direktur anggaran Gedung Putih, Russell Vought.
Sementara itu, rencana anggaran tersebut "disusun berdasarkan visi presiden dengan terus membatasi belanja nonpertahanan dan mereformasi pemerintah federal," mengusulkan pemotongan sebesar 10 persen dibanding tingkat belanja nonpertahanan tahun 2026, menurut dokumen yang dipublikasikan di situs jejaring resmi Gedung Putih.
Dalam sebuah acara di Gedung Putih pada Rabu (1/4), Presiden AS Donald Trump menyoroti belanja pertahanan sebagai prioritas, dan menyebutkan bahwa tanggung jawab domestik seperti perawatan kesehatan harus dialihkan ke negara bagian.
"Kita sedang berperang. Kita tidak bisa menangani urusan pengasuhan anak. Kita harus membiarkan negara bagian yang mengurus pengasuhan anak, dan mereka juga harus membayar biayanya," kata Trump.
Selain pemotongan anggaran untuk program kesehatan, proposal anggaran Gedung Putih juga mencakup pemotongan bantuan pemukiman kembali pengungsi, proyek energi terbarukan, hibah universitas, program perumahan, dan sebagainya.
Anggaran tahunan presiden sering dianggap sebagai cerminan prioritas pemerintahan, meskipun Kongres pada akhirnya memegang wewenang atas belanja federal.
Laporan: Redaksi
Bagikan

Komentar
Berita Terkait

Bihun siput Luosifen kantongi sertifikat halal di Indonesia, masuki pasar Indonesia lebih jauh lagi
Indonesia
•
28 Jan 2025

Mobil listrik baru Neta bakal berkontribusi kurangi emisi karbon di Indonesia
Indonesia
•
29 Sep 2024

Presiden perintahkan pembenahan rantai pasokan garam rakyat
Indonesia
•
05 Oct 2020

ADB luncurkan rencana 6 tahun baru untuk bantu Filipina capai pertumbuhan berkelanjutan
Indonesia
•
08 Sep 2024


Berita Terbaru

FreeNow hadir di Morowali, investasi China diharapkan gerakkan ekonomi lokal
Indonesia
•
28 Oct 2026

Impor BBM Indonesia dari China bisa melonjak 8 kali lipat, dari 6,6 triliun rupiah jadi 54,45 triliun rupiah
Indonesia
•
28 Oct 2026

Arab Saudi simpan minyak mentah di Jurong Rock Caverns Singapura
Indonesia
•
26 Oct 2026

Danantara buka penjajakan dengan 11 perusahaan China, investasi PLTS dan hilirasasi mineral jadi sorotan
Indonesia
•
27 Oct 2026
