Kairo, Mesir (Xinhua/Indonesia Window) – Negara-negara mediator pada Senin (3/8) mengutuk serangan Israel baru-baru ini di Jalur Gaza, mengatakan bahwa serangan tersebut merusak upaya untuk menerapkan fase kedua dari perjanjian gencatan senjata dan mengancam upaya diplomatik yang sedang dilakukan untuk mengakhiri konflik.

Qatar, Mesir, dan Türkiye, para mediator dalam perundingan gencatan senjata Gaza, mengeluarkan pernyataan bersama yang menyatakan "kecaman dan penolakan keras terhadap pelanggaran yang sedang dilakukan Israel di Jalur Gaza."

Para mediator mengatakan bahwa penyerangan terhadap fasilitas perawatan kesehatan dan infrastruktur medis, serta korban sipil yang ditimbulkan, merupakan "pelanggaran berat" terhadap hukum internasional dan hukum humaniter internasional.

Mereka menyerukan kepada Israel untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan hukum internasional dan sepenuhnya menjunjung tinggi komitmennya di bawah perjanjian gencatan senjata, menekankan bahwa warga sipil, fasilitas medis, dan personel kemanusiaan harus dilindungi dan bantuan kemanusiaan serta pasokan medis harus dikirim tanpa hambatan.

Ketiga negara tersebut juga mendesak komunitas internasional untuk "memberikan tekanan yang diperlukan kepada Israel" agar melaksanakan perjanjian gencatan senjata.

Pernyataan itu disampaikan setelah serangan Israel dilaporkan menewaskan puluhan orang, termasuk anak-anak dan warga sipil lainnya, di seluruh Jalur Gaza selama akhir pekan, menurut Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA).

Mahmoud Basal, juru bicara Pertahanan Sipil Palestina di Gaza, mengatakan drone dan helikopter Israel melakukan lebih dari 10 serangan udara yang menargetkan apartemen, tenda pengungsian, kendaraan sipil, dan kerumunan di berbagai area dari Gaza utara hingga selatan.

Dalam sebuah pernyataan pers, Hamas menyerukan kepada para mediator dan penjamin perjanjian gencatan senjata untuk memikul tanggung jawab mereka, mengutuk "kejahatan Israel terhadap rakyat Palestina," dan segera mengambil tindakan untuk menekan Israel agar menghentikan agresinya sesuai dengan perjanjian tersebut.

Para pejabat Palestina juga menuding Israel merusak upaya gencatan senjata. Juru bicara kepresidenan Palestina, Nabil Abu Rudeineh, mengatakan bahwa perjanjian itu tetap menjadi "sekadar perjanjian di atas kertas sementara kematian terus berlanjut di lapangan," mendesak komunitas internasional untuk segera bertindak guna memastikan implementasi kesepakatan tersebut.

Ahmed Majdalani, anggota Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), menuduh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghambat kemajuan politik dan menunda penarikan Israel dari Gaza.

Perkembangan terbaru ini terjadi di tengah berlanjutnya upaya diplomatik terkait masa depan Gaza. Lembaga yang disebut sebagai ‘Dewan Perdamaian’ (Board of Peace) pada Senin mengatakan bahwa "perwakilan tingginya untuk Gaza," Nickolay Mladenov, telah bertemu dengan Netanyahu guna membahas usulan kesepakatan tentang pelucutan senjata Hamas dan transisi menuju pemerintahan sipil.

Dalam pernyataan pers, ‘Dewan Perdamaian’ menyebut pertemuan itu "konstruktif dan detail," seraya mengatakan bahwa kedua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan akhir untuk menyelesaikan pelucutan senjata di wilayah kantong tersebut dan beralih dari pemerintahan yang bergantung pada kekuatan bersenjata ke pemerintahan sipil.

Dewan tersebut mengatakan pelaksanaan perjanjian akan diawasi oleh Pasukan Stabilisasi Internasional dan Komite Verifikasi Pelaksanaan, dengan keduanya akan mencakup perwakilan dari Amerika Serikat (AS) dan "Dewan Perdamaian".

Dewan tersebut menambahkan bahwa kemajuan menuju implementasi penuh bergantung pada pemenuhan kewajiban semua pihak berdasarkan kerangka kerja yang telah disepakati.

Pada Kamis (30/7), Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa "Dewan Perdamaian" telah mencapai kesepakatan tentang "pelucutan senjata penuh" Hamas dan semua kelompok bersenjata lainnya di Gaza.

Pada Jumat (31/7), Hamas mengatakan telah menyetujui "versi terbaru dari peta jalan" untuk fase kedua perjanjian gencatan senjata Gaza setelah negosiasi yang "sengit."

Otoritas kesehatan Gaza melaporkan bahwa lebih dari 150 kematian, termasuk puluhan warga sipil, tercatat pada Juli, bulan paling mematikan sejauh ini pada 2026.

Laporan: Redaksi