Fokus Berita – Kemlu RI, lembaga terkait bahas peningkatan ‘engagement’ dengan negara-negara Pasifik

Kemlu RI yang diwakili Kepala BSKLN Dr. Yayan G.H. Mulyana menyatakan, Indonesia merupakan bagian dari Pasifik, di mana 40 persen wilayahnya terletak di kawasan Pasifik, dan 13 juta penduduknya berada di Papua dan Maluku, yang merepresentasikan  komunitas Melanesia terbesar di kawasan.

 

Jakarta (Indonesia Window) – Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (BSKLN) c.q. Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Asia, Pasifik, dan Afrika, Kemlu RI, dengan Kedutaan Besar Fiji, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Suva, Fiji, menyelenggarakan Foreign Policy Circle’s Talk ‘2050 Strategy for the Pacific Continent: Pacific Way’ (FPCT) di Jakarta baru-baru ini.

Siaran pers yang diterima Indonesia Window, menyebutkan, FPCT flagship program BSKLN merupakan forum intellectual exercise dalam perumusan rekomendasi kebijakan- kebijakan strategis Politik Luar Negeri Indonesia.

Dalam pengembangan visi Pacific Elevation, Indonesia memandang penting untuk dapat memahami prioritas dan kebijakan sesama negara di kawasan Pasifik.

Untuk itu, Joel Nilon, Acting Director of Policy, dari Sekretariat Pacific Islands Forum (PIF) selaku narasumber pada FPCT dapat memberikan first hand insight tentang 2050 Strategy for the Pacific Continent, sehingga dapat dijajaki kerjasama ASEAN-PIF di tingkat regional, serta peran Indonesia dalam pembangunan kawasan Pasifik yang damai sejahtera dan berkelanjutan.

Kegiatan itu diakui oleh Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) KBRI Suva, Mayuzar, sebagai forum pertama Indonesia dengan Pacific Island Forum, yang melibatkan hampir semua pemangku kepentingan dari kementerian dan lembaga di Indonesia di tingkat tataran kebijakan strategis.

Kegiatan tersebut dihadiri antara lain oleh Kepala Badan Litbang Kemhan, Staf Ahli Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Kemaritiman, Tenaga Ahli Komisi I DPR, Deputi 1KemenkoMarves, Tenaga Profesional Kemenko PMK, Kemenkopolhukkam, Srenum TNI, BHKLN KKP, PAKK Bappenas, BSKDN Kemendagri, BKF Kemenkeu, BKT Kemenhub, Dit Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana BNPB, Deputi Bid. KSEI Kemenko Perekonomian, Pusat KPI Kemendag, KBRI Suva, dan unit kerja Kemenlu Dit. KSPI, Dit. Pasifik dan Oseania, Direktorat Pasifik dan Oceania, dan Dit. Kerjasama Eksternal ASEAN.

Mengawali kegiatan, Kepala BSKLN, Kemlu RI, Dr. Yayan G.H. Mulyana menyampaikan bahwa Indonesia merupakan bagian dari Pasifik, di mana 40 persen wilayahnya terletak di kawasan Pasifik, dan 13 juta penduduknya berada di Papua dan Maluku, yang merepresentasikan  komunitas Melanesia terbesar di kawasan.

Pada KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Indonesia menegaskan kembali komitmennya untuk mengimplementasikan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) melalui proyek dan aktivitas konkret.

Indonesia juga memandang Indo-Pasifik sebagai kawasan bertumpu pada dialog dan kerjasama, bukan berdasarkan permusuhan dan persaingan, menuju pembangunan dan kesejahteraan bersama, kata Yayan.

Acting Director of Policy Nilon menyampaikan secara garis besar struktur dan misi Pacific Island Forum yang beranggotakan 18 negara di kawasan Pasifik.

Gagasan 2050 Strategy pertama kali disampaikan pada KTT PIF di Tuvalu tahun 2019, dan di sepakati sebagai dokumen visi PIF pada tahun 2022 atas pertimbangan tantangan-tantangan yang dihadapi kawasan, seperti dampak perubahan iklim, intensifikasi persaingan geo strategis, dan diperparah dengan kerentanan yang dihadapi kawasan Pasifik.

Implementasi dan monitoring terhadap dokumen strategi dimaksud akan dibahas pada KTT PIF bulan November 2023 di Cook Island, di mana Presiden Indonesia diharapkan hadir pada konferensi tingkat tinggi tersebut.

Dalam kesempatan itu, Joe Nilon juga menyampaikan bahwa PIF secara konsisten mengacu pada 2050 Strategy dalam menentukan prioritas dan membentuk kerjasama dan perjanjian yang berbasis dialog dan kolaborasi, termasuk dalam menghadapi dinamika geopolitik di kawasan.

PIF juga memiliki kepentingan yang sama dengan Indonesia dalam menjaga ekosistem laut melalui konservasi laut di kawasan Indo-Pasifik.

Indonesia dan Pacific Island Forum sepakat bahwa kompetisi antar negara adi daya hendaknya disikapi secara bijaksana dengan menekankan strategic autonomy negara – negara di kawasan yang akan semakin diperkuat dengan adanya kerjasama ASEAN-PIF yang baru dimulai pada Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023.

Pemanfaatan bonus demografi di Indonesia menjadi salah satu isu diskusi mengemuka yang dapat dikapitalisasi melalui peningkatan kemitraan people-to-people, termasuk di bidang pertanian dan agrikultur.

Negara-negara anggota PIF juga mengharapkan peningkatan kunjungan wisatawan dari negara ASEAN, di samping isu labour mobility antara negara ASEAN dan PIF sebagai kebijakan jangka panjang dalam investasi sumber daya manusia.

Dukungan pengiriman tenaga ahli di sektor data dan sistem kesehatan secara umum maupun pelatihan di sektor agrikultur dalam peningkatan kapasitas produksi dari Indonesia juga sangat diharapkan dalam upaya dukungan terhadap negara-negara anggota PIF.

Forum tersebut sepakat bahwa koordinasi kebijakan strategis antara Indonesia dan Pacific Island Forum sangat penting dan perlu untuk ditindaklanjuti. Salah satunya melalui penjajakan Policy Planning Dialogue antara Indonesia dengan negara-negara anggota PIF.

Laporan: Redaksi