Helsinki, Finlandia (Xinhua/Indonesia Window) – Presiden Finlandia Alexander Stubb dan Menteri Luar Negeri (Menlu) Finlandia Elina Valtonen pada Rabu (8/7) menolak klaim baru Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump bahwa Greenland seharusnya dikendalikan oleh AS, serta mengatakan bahwa urusan yang berkaitan dengan Greenland berada dalam kewenangan Denmark dan Greenland.

Pada Selasa (7/7), menjelang pertemuan bilateral dengan Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) di Ankara, Trump mengatakan bahwa Greenland "seharusnya dikendalikan oleh AS, bukan Denmark."

Berbicara kepada lembaga penyiaran nasional Finlandia, Yle, pada Rabu, Stubb mengatakan bahwa "urusan yang berkaitan dengan Greenland sepenuhnya berada di tangan Denmark." Dia menyampaikan pernyataan itu saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai pernyataan Trump.

Dalam wawancara terpisah dengan Yle, Valtonen menolak klaim Trump dan menegaskan dukungan tak bersyarat Finlandia terhadap integritas teritorial Denmark.

Valtonen mengatakan bahwa isu tersebut seharusnya ditangani melalui mekanisme pertahanan dan keamanan yang sudah ada, bukan melalui klaim teritorial.

Dia menunjuk pada dua proses yang sedang berlangsung terkait keamanan di kawasan Arktika. Denmark dan AS sedang menjalin komunikasi mengenai kemungkinan perluasan pengaturan pertahanan bersama, tuturnya.

Secara terpisah, NATO juga sedang berupaya memperkuat keamanan di kawasan Arktika, yang mencakup Greenland sebagai salah satu bagiannya.

"Kami di Finlandia sangat memahami bahwa kawasan Arktika jauh lebih luas daripada sekadar Greenland," kata Valtonen. "Mari kita fokus pada kedua proses tersebut. Hasilnya nanti akan baik dan memadai, termasuk bagi Donald Trump."

Greenland merupakan wilayah otonom dalam Kerajaan Denmark. Pernyataan berulang Trump tentang kendali AS atas pulau tersebut telah memicu kekhawatiran di antara sekutu Eropa dan mencuatkan kembali perdebatan tentang keamanan Arktika, kedaulatan, dan kohesi NATO.

Laporan: Redaksi