Reformasi multilateralisme akan menjadi topik debat di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 14 Desember 2022, yang memungkinkan negara-negara anggota untuk bertukar gagasan tentang cara untuk menyuntikkan kehidupan baru ke dalam multilateralisme dan memastikan mereka memiliki instrumen yang memadai untuk menangani berbagai tantangan di masa depan.
PBB (Xinhua) – Reformasi multilateralisme akan menjadi topik debat di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Desember, demikian disampaikan oleh presiden Dewan Keamanan PBB pada Kamis (1/12).
Dalam konferensi pers tentang presidensi India di dewan tersebut untuk bulan Desember di markas besar PBB di New York, Ruchira Kamboj, perwakilan tetap India untuk PBB, mengatakan agenda Dewan Keamanan PBB untuk Desember meliputi debat terbuka tentang reorientasi multilateralisme dan pengarahan terkait prinsip-prinsip antiterorisme global.
Menurut Kamboj, Menteri Luar Negeri India Subrahmanyam Jaishankar akan memimpin debat terbuka pada 14 Desember yang memungkinkan negara-negara anggota untuk bertukar gagasan tentang cara untuk “menyuntikkan kehidupan baru ke dalam multilateralisme” dan memastikan mereka “memiliki instrumen yang memadai untuk menangani berbagai tantangan di masa depan.”
Jaishankar akan memimpin pengarahan tentang pendekatan antiterorisme global pada 15 Desember, memungkinkan dewan itu untuk mempertimbangkan dan melakukan pengembangan berdasarkan pertemuan khusus Komite Antiterorisme di Mumbai dan Delhi pada Oktober, ungkapnya. India merupakan ketua komite tersebut saat ini.
Dua acara sampingan akan digelar selama bulan Desember, ujarnya.
Di hadapan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Jaishankar, dan para anggota dewan lainnya, sebuah patung Mahatma Gandhi akan diresmikan di area North Lawn di markas besar PBB, New York, pada 14 Desember.
Sementara itu, acara sampingan kedua akan digelar untuk meluncurkan Kelompok Sahabat tentang Akuntabilitas atas Tindak Kejahatan terhadap Penjaga Perdamaian PBB (Group of Friends on Accountability for Crimes Against UN Peacekeepers), yang akan meningkatkan kesadaran tentang keselamatan dan keamanan pasukan penjaga perdamaian.
Laporan: Redaksi