Opini – Perkembangan isu Uighur dan saran posisi pemerintah RI

Oleh Aat Surya Safaat 

Daerah Otonom Uighur Xinjiang yang berbatasan dengan Kirgizstan, Tajikistan, Afganistan dan Pakistan, bukan daerah tertutup karena banyak objek wisata di sana, didatangi oleh rata-rata 150 juta wisatawan setiap tahun.

 

Jakarta (Indonesia Window) – Bagi China dan dunia internasional isu Uighur yang mayoritas Muslim di Daerah Otonom Xinjiang merupakan masalah yang panas.

Sorotan mengarah pada keberadaan kamp pendidikan vokasi sebagaimana yang diklaim pemerintah China, atau ‘kamp konsentrasi’ jika merujuk pada istilah yang digunakan media internasional dan para pegiat hak asasi manusia.

Berbagai peraturan yang diberlakukan pemerintah China terhadap etnis Uighur di Xinjiang juga menuai kritik dunia internasional, terutama terkait larangan untuk menjalankan tradisi dan keyakinan, sesuatu yang dibantah oleh China.

Pada 3-6 Januari 2019, wartawan dari lima kantor berita dunia, yakni dari Kantor Berita ANTARA (Indonesia), Sputnik (Russia), Kazinform (Kazakstan), Associated Press of Pakistan (Pakistan), dan Reuters (Inggris) diundang mengunjungi Xinjiang.

Mereka difasilitasi mengunjungi satu kamp pendidikan vokasi di Kota Kashgar dan dua kamp di Kota Hotan.

Sebelumnya, pemerintah China mengundang 12 diplomat asing mengunjungi kamp yang sama, yakni pada 28-30 Desember 2018. Tiga di antaranya adalah Dubes RI untuk China, Dubes Thailand, dan Dubes Kuwait. Kunjungan berlangsung pada 28-30 Desember 2018.

Daerah Otonom Uighur Xinjiang yang berbatasan dengan Kirgizstan, Tajikistan, Afganistan dan Pakistan, bukan daerah tertutup karena banyak objek wisata di sana, didatangi oleh rata-rata 150 juta wisatawan setiap tahun.

Xinjiang yang berpenduduk 20 juta jiwa, dan 10 juta di antaranya etnis Muslim Uighur itu, dalam dua periode terakhir dipimpin oleh seorang gubernur yang berasal dari etnis Muslim Uighur, dan saat ini gubernur daerah itu dijabat oleh Shohrat Zakir.

Xinjiang yang letaknya strategis di paling barat China yang juga merupakan hub (pusat) ekpsor untuk kepentingan One Belt One Road (Prakarsa Sabuk dan Jalan) ke Eropa dengan jalur kereta api kargo itu dalam dua tahun terakhir mengalami kemajuan di bidang pembangunan infrastruktur.

Separatisme dan konflik antaretnis di Xinjiang terjadi sejak 1992, dan terakhir 2015, dengan korban dari etnis Uighur, termasuk Imam Masjid Kashgar, etnis Han sebagai etnis mayoritas China, dan petugas kepolisian.

Oleh karena itu pemerintah China sejak 2017 membangun kamp pendidikan vokasi untuk etnis Uighur (sementara ini berjumlah 19 kamp) di wilayah Xinjiang.

Para wartawan yang difasilitasi untuk mengunjungi beberapa kamp di sana tidak bisa melakukan investigative reporting (laporan investigatif) karena hanya diperlihatkan tiga kamp pendidikan vokasi yang fasilitasnya relatif bagus dan lengkap.

Pemerintah China memberikan beberapa syarat bagi wartawan asing yang ingin mengunjungi kamp-kamp pendidikan vokasi di Xinjiang.

Syarat-syarat gtersebut adalah harus ada izin khusus dari Kedubes China di negara-negara yang bersangkutan, kamp-kamp yang dikunjungi akan diarahkan oleh pihak Pemerintah China, boleh menanyakan apapun kepada peserta pendidikan tapi harus punya good intention (niat yang baik) dan harus objektif serta sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Masukan bagi Kemlu RI

Pemerintah China menegaskan, dalam kaitan dengan isu Muslim Uighur, dunia internasional tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri dan persatuan nasional China.

Isu tersebut sudah menjadi perhatian internasional, termasuk bagi Indonesia yang mayoritas Muslim.

Indonesia perlu meminta China agar lebih terbuka dalam masalah Uighur, tetapi harus disampaikan secara sangat hati-hati karena isu tersebut bisa dikaitkan dengan isu Papua yang ingin merdeka.

Jika tidak hati-hati, China bisa membawa isu Papua ke forum internasional, sedangkan China adalah salah satu Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB.

Indonesia perlu mendorong pemerintah China agar kamp-kamp pendidikan vokasi bisa dikunjungi oleh diplomat dari manca negara, khususnya dari negara-negara Islam.

Pemerintah China perlu memberikan waktu dan menyiapkan tempat bagi peserta vokasi pendidikan di semua kamp untuk menjalankan ibadah dan keyakinannya.

Pemerintah Indonesia perlu mendorong pemerintah China agar memfasilitasi lebih banyak wartawan Indonesia untuk mengunjungi Daerah Otonom Uighur Xinjiang, khususnya kamp-kamp vokasi pendidikan di sana, karena pers bisa menjalankan second track diplomacy (diplomasi jalur kedua)

Pemerintah Indonesia perlu mendorong pemerintah China agar memfasilitasi ormas-ormas Islam seperti Muhammadiyah, NU, dan Mathla’ul Anwar untuk berkunjung ke Xinjiang, khususnya ke kamp-kamp vokasi pendidikan guna meningkatkan pemahaman dan saling pengertian antar kedua bangsa/negara.

Penulis: Wartawan senior

Laporan: Redaksi