China serukan agar PBB prioritaskan sumber daya keuangan untuk pembangunan

Foto yang diabadikan pada 14 September 2020 ini memperlihatkan pemandangan di luar markas besar PBB di New York City, Amerika Serikat. (Xinhua/Wang Ying)

“Kami berharap Sekretariat (PBB) dapat mengoptimalkan alokasi anggaran guna memastikan bahwa pembangunan diprioritaskan dengan sumber daya keuangan yang memadai dan berkelanjutan, untuk merespons kesulitan dan kekhawatiran nyata negara-negara berkembang, serta mendorong implementasi Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030.”

 

PBB (Xinhua) – China berharap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dapat memprioritaskan sumber daya keuangannya untuk pembangunan agar lebih mencerminkan kebutuhan dan kekhawatiran negara-negara berkembang, demikian disampaikan oleh utusan China pada Rabu (12/10).

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Cheng Lie, penasihat Misi Tetap China untuk PBB, pada pertemuan Komite Kelima Majelis Umum PBB. Dalam pertemuan itu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengemukakan rencana program dan usulan anggaran program untuk 2023 dari organisasi dunia itu.

Di situasi saat ini, negara-negara berkembang tengah menghadapi tantangan yang lebih besar dalam pemulihan ekonomi dan mengharapkan dukungan yang lebih baik dari PBB. Namun, level anggaran seksi pembangunan mengalami peningkatan yang terlalu tipis untuk mencerminkan permintaan dan seruan negara-negara berkembang, kata Cheng.

“Kami berharap Sekretariat (PBB) dapat mengoptimalkan alokasi anggaran guna memastikan bahwa pembangunan diprioritaskan dengan sumber daya keuangan yang memadai dan berkelanjutan, untuk merespons kesulitan dan kekhawatiran nyata negara-negara berkembang, serta mendorong implementasi Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030,” lanjutnya.

China menyadari dengan keprihatinan bahwa berdasarkan seksi 24, Sekretariat PBB untuk kali pertama menyertakan sumber daya untuk mengimplementasikan mandat yang diperkirakan akan diadopsi atas nama mandat yang baru dan diperluas, kata Cheng.

Memberikan prapenilaian terhadap mandat Majelis Umum atau Dewan Hak Asasi Manusia PBB dan mengalokasikan sumber daya potensial ke seksi anggaran pada masa awal bertentangan dengan prinsip dasar “mandat terlebih dahulu, kemudian program, dan terakhir anggaran,” paparnya.

Rencana program yang disetujui oleh Majelis Umum menjadi dasar untuk anggaran program, yang mencerminkan rencana program dari perspektif keuangan. Rencana program umumnya memastikan bahwa PBB akan dapat secara akurat mengimplementasikan mandat dan prioritas negara-negara anggota. Tak satu pun dari kedua hal itu dapat diremehkan atau diabaikan. Setiap perubahan dalam modalitas anggaran seharusnya tidak melemahkan atau memutus hubungan di antara keduanya, kata Cheng.

Laporan: Redaksi

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Iklan