Berdasarkan kesepakatan gencatan senjata yang tercapai pada November tahun lalu antara Israel dan Lebanon, pasukan Israel diharuskan untuk menarik diri dari Lebanon selatan paling lambat 26 Januari. Tenggat waktu tersebut kemudian diperpanjang hingga 18 Februari, dan menurut laporan Lebanon, Israel telah meminta perpanjangan waktu lebih lanjut melalui komite yang mengawasi gencatan senjata itu.

Yerusalem, Wilayah Palestin yang diduduki (Xinhua/Indonesia Window) – Pasukan Israel akan tetap berada di Lebanon selatan meskipun tenggat waktu penarikan mereka semakin dekat, seperti diungkapkan seorang juru bicara (jubir) militer Israel pada Rabu (12/2), seraya memperingatkan warga sipil agar tidak kembali ke daerah itu.

"IDF tetap dikerahkan di daerah tersebut. Oleh karena itu, pergerakan ke arah selatan dilarang," tulis Avichai Adraee, jubir Pasukan Pertahanan Israel (Israel Defense Forces/IDF), di platform media sosial X.

"Demi keselamatan Anda, Anda dilarang kembali ke rumah Anda di daerah yang terdampak hingga pemberitahuan lebih lanjut," kata Adraee, memperingatkan. "Siapa pun yang bergerak ke selatan membahayakan diri mereka sendiri."

Adraee mengatakan bahwa periode implementasi kesepakatan gencatan senjata "telah diperpanjang" namun tidak menyebutkan secara spesifik oleh siapa dan tidak memberikan bukti perpanjangan tersebut.

Berdasarkan kesepakatan gencatan senjata yang tercapai pada November tahun lalu antara Israel dan Lebanon, pasukan Israel diharuskan untuk menarik diri dari Lebanon selatan paling lambat 26 Januari. Tenggat waktu tersebut kemudian diperpanjang hingga 18 Februari, dan menurut laporan Lebanon, Israel telah meminta perpanjangan waktu lebih lanjut melalui komite yang mengawasi gencatan senjata itu.

Terdapat sejumlah laporan yang saling bertentangan mengenai upaya Israel untuk memperpanjang penempatan pasukannya di lima posisi di Lebanon selatan hingga 28 Februari.

Lebanese Broadcasting Corporation International melaporkan bahwa Lebanon telah menolak permintaan Israel untuk mempertahankan pasukannya melewati tenggat waktu. Namun, kantor berita milik pemerintah Israel, Kan TV, yang mengutip para pejabat Kabinet Keamanan Israel yang tidak disebutkan namanya, menyatakan bahwa Amerika Serikat (AS) telah menyetujui permintaan tersebut untuk "sejumlah pos" di Lebanon selatan.

Para pejabat itu mengatakan bahwa masalah ini termasuk salah satu yang dibahas dalam pertemuan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan Presiden AS Donald Trump pada pekan lalu di Washington.

Laporan: Redaksi