AS perpanjang larangan investasi di perusahaan terkait militer China

Jakarta (Indonesia Window) – Amerika Serikat akan melanjutkan larangan yang diberlakukan pada masa Donald Trump terhadap investasi AS di perusahaan-perusahaan China yang menurut Washington dimiliki atau dikendalikan oleh militer China, kata Presiden Joe Biden, Selasa (9/11).

Biden yang merupakan seorang Demokrat dan melanjutkan beberapa kebijakan Presiden Trump di China, mengatakan dia akan memperpanjang pembatasan yang ditetapkan dalam perintah eksekutif pendahulunya dari Partai Republik pada November 2020.

“RRC (Republik Rakyat China) semakin mengeksploitasi modal Amerika Serikat untuk sumber daya dan memungkinkan pengembangan dan modernisasi militer, intelijen, dan aparat keamanan lainnya, yang terus memungkinkan RRC untuk secara langsung mengancam Tanah Air Amerika Serikat dan pasukan Amerika Serikat di luar negeri,” kata Biden dalam sepucuk surat kepada Ketua DPR Nancy Pelosi.

Perintah eksekutif pada awalnya dirancang untuk mencegah perusahaan-perusahaan investasi AS, dana pensiun, dan lainnya membeli saham perusahaan-perusahaan China yang dituduh oleh Departemen Pertahanan didukung oleh militer China.

Biden pada Juni membuat perubahan pada apa yang digambarkan timnya sebagai perintah era Trump yang ‘cacat secara hukum’, menugaskan Departemen Keuangan untuk menegakkan dan memperbarui secara ‘bergulir’ daftar baru yang berisi sekitar 59 perusahaan, menggantikan daftar sebelumnya dari Pentagon.

Entitas AS dilarang membeli atau menjual sekuritas yang diperdagangkan secara publik di perusahaan target, termasuk pembuat chip terkemuka China SMIC dan raksasa minyak CNOOC.

Daftar baru Biden menambahkan sekitar 10 perusahaan publik, tapi menghapus beberapa nama top lainnya termasuk Commercial Aircraft Corp of China (COMAC), yang mempelopori upaya untuk bersaing dengan Boeing Co. dan Airbus, dan dua lainnya yang menentang larangan di pengadilan, yakni Gowin Semiconductor Corp. dan Luokung Technology Corp.

Penentang China di Washington memuji perpanjangan kebijakan oleh Biden, tapi membidik kegagalan pemerintah untuk menambahkan perusahaan baru ke dalam daftar sejak revisi Juni.

“Sementara kita harus memuji perpanjangan ‘darurat nasional’… sulit untuk memahami mengapa tidak satu pun perusahaan China telah ditambahkan ke daftar sanksi sedang pasar modal ini sejak penerbitan perintah pada 3 Juni,” kata Roger Robinson, mantan Ketua Komisi Tinjauan Ekonomi dan Keamanan Kongres AS-China.

Biden mengatakan, kompleks industri militer China, yang didukung oleh intelijen dan keamanan lainnya, terus menjadi ancaman yang tidak biasa.

Laporan: Redaksi