Anggota parlemen Beijing dikerahkan untuk melakukan survei dan riset di kalangan warga, dengan mendengar opini dari masyarakat sebelum memberlakukan undang-undang (UU), dan selama pemberlakuan UU itu, terkait pembuangan sampah, pengelolaan properti, dan sebagainya.

Beijing, China (Xinhua) – Beijing, ibu kota China, telah mengerahkan 13.000 anggota parlemen tingkat daerah untuk mengawasi penegakan hukum dan menghimpun opini publik sejak 2019 dalam upaya terbaru untuk meningkatkan kekuatan supervisinya.

Kota tersebut telah melembagakan sebuah kampanye yang mengirim para anggota parlemen untuk mendengar opini dari masyarakat sebelum memberlakukan undang-undang (UU), dan selama pemberlakuan UU itu, sebut Komite Tetap Kongres Rakyat Kota Beijing dalam laporan kerjanya yang disampaikan kepada kongres rakyat kota itu, yang menutup pertemuan tahunan pada Kamis (19/1).

Para anggota parlemen melakukan survei dan riset di kalangan warga tentang penegakan UU dan peraturan terkait pembuangan sampah, pengelolaan properti, dan sebagainya, menurut laporan kerja itu.

Proses ini bertujuan untuk membantu mereka mengungkap permasalahan sebagai bentuk pengawasan terhadap pemerintah dan penegakan hukum. Para anggota parlemen juga melakukan pembicaraan dengan warga untuk menyalurkan ide-ide publik ke dalam proses pembuatan UU.

"Dahulu, hanya ada beberapa puluh perwakilan (untuk kongres rakyat) yang menginspeksi implementasi UU dan regulasi. Saat ini, lebih dari 10.000 deputi tingkat daerah berpartisipasi dalam proses tersebut," ungkap Cong Luoluo, ketua komite pembangunan sosial Kongres Rakyat Kota Beijing ke-15.

Proses ini memastikan bahwa suara rakyat dapat didengar di setiap langkah, termasuk pembuatan UU, implementasi, dan supervisi, ujarnya.

Laporan: Redaksi