
Kemenlu China: AS masukkan entitas China ke daftar hitam untuk rusak kemakmuran dan stabilitas Xinjiang

Foto dari udara yang diabadikan pada 17 Juli 2023 ini menunjukkan kawanan kuda yang sedang berderap di sebuah taman lahan basah yang terletak di wilayah Zhaosu, Prefektur Otonom Etnis Kazak Ili, Daerah Otonom Uighur Xinjiang, China barat laut. Dengan sumber daya pariwisata yang melimpah, wilayah Zhaosu memasuki masa puncak pariwisata di musim panas. (Xinhua/Hao Zhao)
Amerika Serikat pada 1 Agustus lalu menambahkan lebih banyak perusahaan China ke dalam daftar entitas yang diduga melakukan "kerja paksa", bertujuan untuk merusak kemakmuran dan stabilitas Xinjiang serta menghambat perkembangan China.
Beijing, China (Xinhua) – Langkah Amerika Serikat (AS) untuk memasukkan entitas-entitas China ke dalam daftar hitam dan mengincar lebih banyak perusahaan China lainnya bertujuan untuk merusak kemakmuran dan stabilitas Xinjiang serta menghambat perkembangan China, kata seorang juru bicara (jubir) Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) China di Beijing pada Rabu (2/8).Jubir tersebut mengatakan bahwa tuduhan "kerja paksa" di Xinjiang hanyalah kebohongan besar yang disebarkan oleh elemen-elemen anti-China untuk mencemarkan nama baik China. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas laporan bahwa AS pada 1 Agustus lalu menambahkan lebih banyak perusahaan China ke dalam daftar entitas yang diduga melakukan "kerja paksa"."Hal ini sangat bertolak belakang dengan fakta bahwa hak-hak tenaga kerja dari semua latar belakang etnis di Xinjiang dilindungi secara efektif," imbuh jubir itu.Pemberlakuan apa yang disebut sebagai "Undang-Undang Pencegahan Kerja Paksa Uighur" oleh AS berdasarkan kebohongan semacam itu merugikan aturan perdagangan internasional serta stabilitas rantai pasokan dan industri global, dan langkah untuk memasukkan entitas-entitas China ke dalam daftar hitam dan mengincar lebih banyak perusahaan China lainnya bertujuan untuk merusak kemakmuran dan stabilitas Xinjiang serta menghambat perkembangan China, urai jubir tersebut."Kami mengutuk dan menolak hal ini serta akan mengambil tindakan tegas untuk melindungi hak dan kepentingan sah perusahaan-perusahaan China," ujar jubir tersebut.Laporan: RedaksiBagikan

Komentar
Berita Terkait

Kebijakan luar negeri Italia tak banyak berubah mengingat prioritas domestik
Indonesia
•
25 Oct 2022

Menlu Iran peringatkan AS agar tidak biarkan Netanyahu "membunuh diplomasi"
Indonesia
•
10 Apr 2026

Trump sebut tidak akan undang Afsel ke KTT G20 2026
Indonesia
•
29 Nov 2025

Ribuan pengungsi dari Israel tiba di Siprus
Indonesia
•
11 Oct 2023


Berita Terbaru

Komisi PBB: Israel lakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Palestina
Indonesia
•
28 Oct 2026

Ukraina dan Rusia mulai gencatan senjata kemanusiaan di Oleshky
Indonesia
•
28 Oct 2026

Serangan udara Arab Saudi hantam Sanaa saat Houthi klaim lancarkan serangan ke Riyadh
Indonesia
•
26 Oct 2026

Jepang tanggapi serius kebakaran besar 530.000 hektare di Mongolia yang terkait kegiatan Mobicom
Indonesia
•
27 Oct 2026
