Serikat pekerja Prancis rencanakan aksi mogok hari ke-5 protes reformasi pensiun

Aksi mogok massal di Prancis — Para demonstran mengikuti aksi unjuk rasa menentang rencana reformasi pensiun yang diusulkan pemerintah di Paris, Prancis, pada 7 Februari 2023. (Xinhua/Gao Jing)

9 Februari 2023

Mogok massal di Prancis memprotes reformasi pensiun yang direncanakan oleh pemerintah telah menyebabkan gangguan pada sektor transportasi, kelistrikan, dan layanan-layanan lokal di negara itu.

Paris, Prancis (Xinhua) – Serikat pekerja terbesar di Prancis, CGT, merencanakan aksi mogok massal nasional Prancis berikutnya, yakni pada 16 Februari mendatang, untuk memprotes reformasi pensiun yang direncanakan oleh pemerintah.

Pengumuman itu dirilis setelah mobilisasi nasional pada Selasa (7/2), ketika sekitar 757.000 orang turun ke jalanan untuk menuntut pemerintah membatalkan rencana reformasi pensiunnya.

Pada Selasa, para pekerja dari beberapa sektor publik yang melakukan mogok massal di Prancis juga menyebabkan gangguan pada sektor transportasi, kelistrikan, dan layanan-layanan lokal di negara itu.

Pada Selasa malam waktu setempat, setelah demonstrasi nasional tersebut, beberapa serikat pekerja menyerukan kepada “seluruh warga untuk berdemonstrasi lebih masif pada Sabtu, 11 Februari, di seluruh wilayah untuk menolak reformasi itu.”

Ketika Majelis Nasional (Parlemen) Prancis mulai memperdebatkan rancangan undang-undang (RUU) pensiun yang sangat ditentang tersebut pada Selasa, serikat pekerja di negara itu berjanji akan meningkatkan tekanan terhadap para wakil rakyat tersebut.

Majelis Nasional Prancis diperkirakan akan menyelesaikan pembacaan pertama RUU tersebut dengan tenggat waktu yang ditentukan secara internal pada 17 Februari, satu hari setelah mobilisasi nasional hari kelima.

Pada 10 Januari, Perdana Menteri Prancis Elisabeth Borne memaparkan rincian reformasi pensiun itu, yang secara progresif akan menaikkan usia pensiun resmi sebanyak tiga bulan dalam setahun dari 62 tahun menjadi 64 tahun hingga 2030, dan akan memberlakukan pensiun minimum yang dijamin.

Dalam rencana tersebut juga dicantumkan bahwa mulai 2027, masyarakat harus bekerja selama 43 tahun untuk memenuhi syarat mendapatkan pensiun penuh.

Laporan: Redaksi