
AI berkembang terlalu cepat, Sekjen PBB desak dunia perkuat pengaman

Robot humanoid memperagakan kemampuan mengambil dan memilah barang dalam ajang World AI Conference 2026 dan Pertemuan Tingkat Tinggi tentang Tata Kelola AI Global di Shanghai, China timur, pada 19 Juli 2026. (Xinhua/Liu Ying)
PBB (Xinhua/Indonesia Window) – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres pada Rabu (16/9) menyerukan upaya global yang terkoordinasi guna menetapkan batas pengaman untuk kecerdasan buatan (AI).
"Kita memerlukan pemahaman bersama mengenai cara memajukan pengembangan AI yang aman, terjamin, dan bertanggung jawab, sembari mengidentifikasi kapan sistem yang kian canggih ini mungkin memerlukan pengaman yang lebih ketat atau langkah tambahan untuk mengelola potensi risiko," ujar Guterres dalam konferensi pers menjelang Pekan Tingkat Tinggi Sidang Majelis Umum PBB tahun ini.
"Hal ini menuntut kerja sama internasional yang sungguh-sungguh serta upaya global yang terkoordinasi," imbuhnya.
Dia memperingatkan bahwa dunia tidak boleh membiarkan persaingan yang menurunkan standar keamanan AI di tengah situasi perpecahan geopolitik.
"Kita memerlukan batas pengaman untuk membangun kepercayaan, serta menjadikan AI aman, transparan, dan akuntabel, dengan menempatkan martabat manusia sebagai pusatnya. Di saat dunia menghadapi tiga ancaman eksistensial, yakni AI yang tak terkendali, krisis iklim, dan kesenjangan yang kian mendalam hingga ke tingkat yang tak dapat ditoleransi, kerja sama internasional menjadi lebih penting daripada sebelumnya," ujarnya.
AI memiliki potensi luar biasa untuk mempercepat pembangunan berkelanjutan, meningkatkan pembelajaran, memperkuat sistem kesehatan, meningkatkan ketahanan iklim, dan banyak lagi. Namun, semakin banyak pula pihak pengembang AI yang mulai menyuarakan peringatan bahwa laju pengembangan teknologi ini telah melampaui pemahaman kita mengenai risiko-risikonya. Ada yang menyerukan jeda sementara. Banyak pula yang mendesak perlunya penerapan batas pengaman, ujar Guterres.
"Kita tidak boleh mengabaikan kekhawatiran yang muncul, terutama dari mereka yang berada di garis depan pengembangan AI," kata sang sekjen.
Pemerintah harus memikul tanggung jawab mereka. Melindungi warga negara, termasuk dari ancaman AI, merupakan tanggung jawab utama setiap pemerintah. Namun, koordinasi global juga sangat diperlukan mengingat AI tidak mengenal batas negara, begitu pula dengan risiko yang ditimbulkannya, sebut Guterres.
Guterres memperingatkan bahwa jeda sukarela yang dilakukan sendiri-sendiri, tidak dapat diverifikasi, dan tidak merata penerapannya tidak akan mampu mengatasi masalah tersebut.
"Jika kita percaya pengembangan AI harus diperlambat ketika risikonya menjadi terlalu besar, kita membutuhkan lebih dari sekadar niat baik," imbuh Guterres.
Laporan: Redaksi
Bagikan

Komentar
Berita Terkait

Forum inovasi hijau APEC digelar untuk dorong dekarbonisasi perekonomian APEC
Indonesia
•
14 Nov 2023

China rampungkan putaran baru uji coba mesin roket cair ‘reusable’
Indonesia
•
15 Apr 2024

Astronaut China rampungkan uji coba luar angkasa terkait kekuatan dan kemampuan adaptasi otot
Indonesia
•
18 Jun 2024

Fosil ikan galeaspida baru ditemukan di Formasi Xiushan, China tengah
Indonesia
•
14 Jul 2023


Berita Terbaru

Pesawat eksperimental NASA X-70 mampu angkut muatan 907 kilogram dan terbang 2.778 kilometer
Indonesia
•
06 Nov 2026

Dari Palung Jawa hingga polusi plastik: Potensi kerja sama riset laut dalam Indonesia-China tak terbatas
Indonesia
•
06 Nov 2026

Replika digital tubuh manusia bantu prediksi penyakit dan personalisasi pengobatan
Indonesia
•
07 Nov 2026

Feature – AI jadi tempat curhat baru, psikolog ingatkan risiko isolasi sosial dan salah diagnosis
Indonesia
•
07 Nov 2026
