Indonesia tawarkan peluang investasi migas ke Norwegia

Jakarta (Indonesia Window) – Pemerintah Indonesia telah menawarkan peluang investasi untuk mengembangkan sektor energi, terutama minyak dan gas bumi (migas), kepada Pemerintah Norwegia. Penawaran ini guna mewujudkan program transisi energi dan netralitas karbon di Tanah Air.

“Norwegia memiliki teknologi dan pengalaman di sektor energi. Ini menjadi sumber kerja sama yang kuat antara Indonesia dan Norwegia,” kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), Tutuka Ariadji, dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Indonesia dan Norwegia baru saja menyelenggarakan acara The 9th Indonesia-Norway Bilateral Energy Consultation (INBEC) di Oslo, Norwegia, pada 13 Juni 2022. Acara tersebut bertujuan untuk meningkatkan kerja sama bilateral di sektor energi antara Indonesia dan Norwegia.

Indonesia berharap dapat mempelajari teknologi Carbon Capture and Storage (CCS), pemanfaatan hidrogen, dan angin lepas pantai yang telah dikembangkan di Norwegia, serta pembiayaan di sektor energi.

Indonesia juga mengajak Norwegia bekerja sama meningkatkan pengetahuan staf Kementerian ESDM melalui program pelatihan dan pengembangan industri.

Dalam pertemuan konsultasi bilateral tersebut, Pemerintah Indonesia memaparkan perkembangan kelistrikan, energi terbarukan, juga proyek dan peluang CCS/CCUS di Tanah Air. 

Sementara itu, Pemerintah Norwegia menguraikan pengalaman mereka dalam upaya mengurangi metana, serta menerapkan teknologi penangkapan dan injeksi karbondioksida.

“Indonesia belajar banyak tentang CCS/CCUS dari Norwegia. Berdasarkan beberapa penelitian, Indonesia memiliki potensi simpanan karbondioksida yang cukup signifikan, sekitar 2 gigaton pada depleted reservoir migas dan sekitar 9,68 gigaton di cekungan Sumatera Selatan dan Jawa Barat,” jelas Tutuka.

Depleted reservoir adalah reservoir di bawah permukaan pasir atau formasi batuan yang sebelumnya telah menghasilkan minyak atau gas dan digunakan untuk menyimpan gas alam.

Saat ini Indonesia juga tengah berusaha merampungkan peraturan menteri untuk mendukung pengembangan CCS/CCUS dengan melibatkan pemangku kepentingan, termasuk negara-negara Eropa, untuk mendapatkan umpan balik dan perbaikan terhadap rancangan yang telah disusun.

Menurut Tutuka, Indonesia telah mulai merumuskan peta jalan netralitas karbon mulai tahun 2021 dengan pengurangan emisi sebesar 314 juta ton pada tahun 2030 dan 1,526 juta ton pada tahun 2060. 

Selain itu pemerintah juga menggiatkan program untuk menjembatani transisi energi dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan. 

“Untuk mendukung transisi energi tersebut, maka dibutuhkan kolaborasi,” kata Tutuka.

Sementara itu, Transisi Energi G20 telah diluncurkan sebagai bagian Presidensi G20 Indonesia yang dimulai 1 Desember 2021 hingga KTT G20 pada November 2022.

Laporan: Redaksi