Pemerintah target bangun pembangkit bioenergi 600 megawatt hingga 2030
![Pemerintah target bangun pembangkit bioenergi 600 megawatt hingga 2030](https://sgp1.digitaloceanspaces.com/indonesiawindow/2022/01/20190928_074425-scaled.jpg)
Jakarta (Indonesia Window) – Pemerintah Indonesia berencana menambah pembangkit bioenergi hingga 600 megawatt hingga tahun 2030 guna meningkatkan bauran listrik bersih sekaligus mendukung ketahanan energi nasional.
“Selain tenaga surya, pembangkit listrik tenaga bioenergi juga mempunyai potensi besar untuk dikembangkan secara masal. Selama sembilan tahun ke depan targetnya ada penambahan 600 megawatt,” kata Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, Indonesia memiliki potensi bioenergi yang besar karena berbasis pertanian dengan tanah yang subur dimana sumber-sumber bioenergi bisa dikembangkan menjadi pembangkit beban dasar untuk menghasilkan listrik secara terus menerus atau base load.
Data Kementerian ESDM menyebutkan, kapasitas listrik bioenergi terpasang di Indonesia mencapai 1.920 megawatt pada 2021.
Setrum bioenergi menduduki peringkat ketiga terbesar dalam daftar energi terbarukan di Indonesia setelah air dan panas bumi yang masing-masing berkapasitas 6.601 megawatt dan 2.276 megawatt.
Bioenergi merupakan sumber energi bersih yang paling lengkap karena bisa menghasilkan listrik sekaligus bahan bakar, karenanya dapat menggantikan bahan bakar fosil.
Optimalisasi bioenergi melalui biogas di Indonesia berpotensi menggantikan 68 persen permintaan gas alam dan menurunkan emisi sebesar 12,1 persen.
Selain itu, pengembangan biogas dari limbah organik juga akan berdampak baik terhadap perekonomian dalam negeri dengan membuka setidaknya 160.000 peluang kerja.
Saat ini, pemerintah Indonesia telah menyusun strategi untuk memfasilitasi pengembangan bioenergi terutama dari limbah industri pertanian dan pengolahan kayu.
Strategi itu terbentuk melalui kerja sama Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Keamanan Nuklir Pemerintah Jerman.
Laporan: Redaksi