
Wamenaker tekankan penguatan kompetensi, kemampuan bahasa untuk perluas peluang kerja

Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI, Afriansyah Noor, (Kementerian Ketenagakerjaan RI)
Selain keterampilan teknis, kemampuan bahasa juga menjadi nilai tambah, terutama bagi peserta yang ingin memanfaatkan peluang kerja di luar negeri.
Jakarta (Indonesia Window) – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menekankan pentingnya penguatan kompetensi dan kemampuan bahasa bagi peserta pelatihan vokasi untuk memperluas peluang kerja.
Afriansyah Noor menyampaikan penekanan tersebut saat meninjau pelaksanaan Program Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) di Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas (BLKPP) Yogyakarta, Jumat (31/7).
"Ke depan, kemampuan bahasa perlu semakin diperkuat dalam pelatihan vokasi. Kebutuhan tenaga kerja di luar negeri cukup besar, sehingga peserta tidak hanya harus memiliki keterampilan teknis, tetapi juga kemampuan bahasa yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja," ungkap Wamenakar.
Dalam peninjauan tersebut, Afriansyah juga berdialog dengan peserta pelatihan mengenai pelaksanaan pelatihan vokasi dan peluang kerja yang dapat dimanfaatkan setelah memiliki kompetensi sesuai kebutuhan dunia kerja.
Menurut Wamenaker, pelatihan vokasi harus terus menyesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja agar lulusannya memiliki kompetensi yang relevan dan mampu bersaing.
Selain keterampilan teknis, kemampuan bahasa juga menjadi nilai tambah, terutama bagi peserta yang ingin memanfaatkan peluang kerja di luar negeri.
Dia menjelaskan, sejumlah negara tujuan penempatan tenaga kerja mensyaratkan kemampuan bahasa sesuai standar yang berlaku.
Untuk Jepang, misalnya, calon pekerja umumnya harus memiliki kemampuan bahasa Jepang minimal level N4, yaitu tingkat kemampuan dasar—menengah bahasa Jepang.
Wamenaker juga mengingatkan peserta yang berminat bekerja ke luar negeri agar cermat dalam memilih perusahaan penempatan dan tidak mudah tergiur dengan tawaran kerja yang tidak jelas.
"Jangan sampai salah memilih perusahaan penempatan. Pemerintah terus melakukan pengawasan terhadap perusahaan penempatan yang melanggar aturan, termasuk memberikan tindakan tegas dengan mencabut izin operasionalnya," tegas Wamenaker.
Laporan: Redaksi
Bagikan

Komentar
Berita Terkait

COVID-19 – 70 juta penduduk Indonesia terima vaksin dosis lengkap
Indonesia
•
28 Oct 2021

91 santri masih tertimbun reruntuhan musala Ponpes Al Khozyni Sidoarjo
Indonesia
•
01 Oct 2025

Opini – Ketika hukum tajam ke lawan, tumpul ke kawan (1 dari 3 tulisan)
Indonesia
•
21 Feb 2022

Indonesia akan pakai 127,1 juta ton batu bara untuk listrik pada 2022
Indonesia
•
17 Feb 2022


Berita Terbaru

Prabowo dijadwalkan hadiri KTT APEC 2026 di China, Indonesia dorong perdagangan terbuka dan kolaborasi teknologi
Indonesia
•
11 Nov 2026

Wamenaker tekankan kolaborasi pemerintah dan kampus jembatani kesenjangan keterampilan lulusan
Indonesia
•
07 Nov 2026

Sambut 11 dubes negara sahabat, Presiden tegaskan keterbukaan Indonesia untuk perkuat kemitraan
Indonesia
•
07 Nov 2026

MER-C Indonesia Medical Center bawa semangat layanan Rumah Sakit Indonesia ke Gaza Selatan
Indonesia
•
06 Nov 2026
