Banner

Utusan PBB serukan upaya capai kemajuan politik untuk selesaikan krisis Suriah

Utusan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Suriah yang sedang berkunjung, Geir Pedersen (kiri), bertemu dengan Menteri Luar Negeri Suriah Faisal Mekdad di Damaskus, Suriah, pada 17 Oktober 2022. (Xinhua/Ammar Safarjalani)

Penyelesaian krisis Suriah harus didorong oleh kemajuan yang dicapai di bidang politik, selain bantuan kemanusiaan dan gencatan senjata nasional.

 

Damaskus, Suriah (Xinhua) – Utusan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Suriah yang sedang berkunjung, Geir Pedersen, pada Senin (17/10) menyerukan upaya untuk mencapai kemajuan di bidang politik guna menyelesaikan krisis Suriah.

Banner

Saat berbicara kepada para wartawan setelah pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Suriah Faisal Mekdad, Pedersen menceritakan berbagai kesulitan yang dihadapi rakyat Suriah, seraya mengatakan bahwa meskipun gencatan senjata telah ditetapkan pada 2020, masih terdapat banyak warga sipil yang terbunuh, dan 15 juta warga Suriah masih membutuhkan bantuan kemanusiaan.

Pedersen menjelaskan bahwa PBB tetap berkomitmen untuk berupaya memberikan bantuan kemanusiaan dan mendukung gencatan senjata nasional, tetapi dua faktor ini tidak cukup tanpa kemajuan yang dicapai di bidang politik.

Utusan PBB itu mengatakan dia dan Mekdad membahas sejumlah cara untuk membangun “langkah-langkah pembangunan kepercayaan” yang sejalan dengan resolusi 2254 Dewan Keamanan yang menyediakan peta jalan untuk penyelesaian politik atas krisis Suriah.

Banner
Penyelesaian krisis Suriah
Perahu-perahu berbendera Suriah pada 25 September 2022 mencari para korban perahu migran yang tenggelam di lepas pantai Suriah pada Kamis (22/9/2022) di Kota Tartous, Suriah. (Xinhua/Str)

“Kita memulai secara perlahan tetapi stabil untuk menerapkan sejumlah ketentuan yang berbeda dari resolusi Dewan Keamanan PBB, dan kabar baiknya adalah semua pihak mengatakan bahwa mereka berkomitmen. Pertanyaannya adalah bisakah kita membangun sedikit kepercayaan diri sehingga bisa melangkah maju,” ujarnya.

Kedua pejabat itu juga membahas Komite Konstitusional Suriah yang difasilitasi PBB, kata Pedersen, seraya menambahkan bahwa meskipun mekanisme itu sejauh ini belum berjalan dengan baik, prospeknya tetap ada.

Komite Konstitusional Suriah diluncurkan pada akhir 2019 di Jenewa, sebagai bagian dari proses perdamaian yang berupaya mendamaikan pemerintah Suriah dengan pihak oposisi dan untuk merevisi konstitusi Suriah atau merancang konstitusi yang baru. Sejak saat itu, komite tersebut telah mengadakan beberapa pertemuan tetapi belum menyepakati sebuah agenda.

Banner

Laporan: Redaksi

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Iklan