The Nation: "Tatanan berbasis aturan" AS perlu dipikirkan ulang

Seorang jagawana Taman Nasional yang mengenakan masker terlihat dengan latar belakang gedung Capitol Amerika Serikat (AS) yang diselimuti kabut asap, saat asap dari kebakaran hutan di Kanada membawa kualitas udara yang tidak sehat ke kawasan Pantai Timur, di Washington DC, AS, pada 7 Juni 2023. (Xinhua/Aaron Schwartz)
"Tatanan internasional berbasis aturan" mengalami kemerosotan yang tidak dapat dibalikkan, sementara menerima fakta tersebut dan memimpin gerakan untuk tatanan politik dan ekonomi yang baru, lebih inklusif, dan imajinatif adalah tugas yang dapat dilakukan Amerika Serikat dengan baik.
New York City, AS (Xinhua) – Ketika lanskap geopolitik bergeser dalam satu dekade terakhir dan pengaruh Amerika Serikat (AS) meredup di seluruh dunia, Washington tidak dapat terus salah mengartikan semua intervensi atau keterlibatannya dalam konflik sebagai mempertahankan "tatanan berbasis aturan," menurut sebuah artikel yang diterbitkan oleh majalah The Nation pada Senin (24/7)."Washington harus menerima bahwa teman dan sekutu akan sering kali mengambil jalannya sendiri jika kepentingan mereka tidak selaras dengan kepentingan AS di panggung dunia," kata artikel itu.Memang, penerapan luas sanksi ekstrateritorial sebagai prinsip utama ketatanegaraan AS telah membuat dorongan untuk melepaskan diri dari "aturan" Washington kian besar dari sebelumnya, papar artikel tersebut.Lebih lanjut disebutkan bahwa sekitar 40 persen cadangan minyak global berada di bawah sanksi AS, menciptakan tekanan besar terhadap produsen dan pembeli minyak untuk beralih ke penjualan minyak nondolar.
Foto yang diabadikan pada 14 Juli 2023 ini menunjukkan bom-bom tandan berukuran kecil (cluster bomblet) yang ditinggalkan oleh militer Amerika Serikat dalam perang Vietnam di sebuah museum di Hanoi, Vietnam. (Xinhua/Pham Dinh Duc)
Bagikan
Komentar
Berita Terkait

Pemerintah Taiwan yakinkan Festival Lentera aman dikunjungi
Indonesia
•
08 Feb 2020

Tentara Israel mundur dari Jenin usai operasi militer dua hari
Indonesia
•
06 Jul 2023

Guterres: Situasi likuiditas PBB kian memburuk
Indonesia
•
12 Oct 2023

Arab Saudi akan izinkan warga asing penduduk punya memiliki real estate di kerajaan
Indonesia
•
13 Jun 2021
Berita Terbaru

Menlu Rusia: Remiliterisasi Jepang ancam stabilitas Asia-Pasifik
Indonesia
•
04 Feb 2026

Pasangan Clinton setuju bersaksi di komite DPR AS terkait penyelidikan Epstein
Indonesia
•
04 Feb 2026

Penembak mantan PM Jepang Shinzo Abe ajukan banding atas hukuman seumur hidup
Indonesia
•
04 Feb 2026

Presiden Iran perintahkan dimulainya dialog nuklir dengan AS
Indonesia
•
03 Feb 2026
