Integrasi data zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya (ZIS-DSKL) diarahkan untuk membantu lembaga pengelola ZIS-DSKL mengenali penerima manfaat secara lebih lengkap.

Jakarta (Indonesia Window) – Kementerian Agama bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) meluncurkan Satu Data Zakat, Infak, Sedekah (ZIS), dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZIS-DSKL).

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengatakan, integrasi data diperlukan agar penyaluran dana umat tidak berulang pada penerima yang sama, sementara masyarakat lain yang membutuhkan justru belum tersentuh bantuan.

"Kalau ini semuanya kita perbaiki datanya, kalau Anda sudah dapat di BAZNAS pusat, nggak usah BAZNAS daerah lagi. Kalau sudah dapat dari BAZNAS, tidak usah dapat lagi dari Kementerian Sosial," ujar Menag, di jakarta, Kamis (6/8).

Menurut Menag, persoalan ketepatan sasaran menjadi penting karena sumber bantuan kepada masyarakat berasal dari berbagai lembaga.

Tanpa data yang terintegrasi, terdapat kemungkinan seseorang menerima bantuan dari beberapa sumber sekaligus, sementara masyarakat lain belum memperoleh intervensi, katanya dalam situs jejaring Kementerian Agama RI.

Satu Data ZIS-DSKL dikembangkan untuk menjawab persoalan tersebut melalui integrasi data mustahik dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasiona (DTSEN).

Data yang digunakan tidak hanya berupa identitas penerima, tetapi juga mencakup informasi demografi, alamat, status kesejahteraan, serta riwayat penerimaan bantuan pemerintah.

Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Pungkas Bahjuri Ali menjelaskan, platform tersebut menggabungkan data utama dari DTSEN dengan data operasional lembaga pemberi bantuan.

Penggabungan ini memungkinkan proses identifikasi dan verifikasi calon mustahik dilakukan dengan basis data yang lebih lengkap.

"Platform ini berfungsi sebagai sarana integrasi data mustahik dengan DTSEN," ungkap Menag.

Sistem tersebut dikembangkan untuk mengintegrasikan data penerima manfaat dana sosial keagamaan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Integrasi tersebut diarahkan untuk membantu lembaga pengelola ZIS-DSKL mengenali penerima manfaat secara lebih lengkap, termasuk status kesejahteraan dan riwayat penerimaan bantuan dari berbagai program pemerintah maupun lembaga sosial keagamaan.

Dalam mekanismenya, data mustahik terlebih dahulu diintegrasikan dengan data operasional yang memuat antara lain informasi lembaga pemberi bantuan, nominal bantuan, dan tanggal transaksi.

Data tersebut kemudian melalui proses DTSEN checking untuk mengidentifikasi status penerimaan bantuan dan melengkapi profil penerima manfaat.

Hasil proses tersebut berupa profil mustahik yang dilengkapi riwayat intervensi penyaluran dari BAZNAS dan/atau Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Dengan demikian, lembaga pengelola ZIS-DSKL memiliki informasi yang dapat digunakan sebagai salah satu dasar dalam menentukan sasaran penyaluran.

Satu Data ZIS-DSKL juga tidak hanya ditujukan untuk satu lembaga. Berdasarkan mekanisme yang dipaparkan, platform tersebut dapat diakses oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi serta kabupaten/kota, dan LAZ di seluruh Indonesia.

Pengelolaan data dilakukan dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Agama, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Sosial, Kementerian Komunikasi dan Digital, BAZNAS, serta Badan Pusat Statistik.

Manfaat Satu Data ZIS-DSKL

Secara praktis, terdapat beberapa manfaat yang dituju melalui integrasi tersebut.

Membantu memastikan penerima bantuan lebih tepat sasaran.

Informasi mengenai kondisi sosial ekonomi dan riwayat bantuan dapat menjadi bahan untuk mengidentifikasi masyarakat yang membutuhkan intervensi.

Mengurangi potensi duplikasi bantuan. Dengan mengetahui riwayat penerimaan bantuan, lembaga pengelola ZIS-DSKL dapat melihat apakah seorang calon penerima telah memperoleh bantuan dari sumber lain.

Mendukung perencanaan program berbasis data. Data yang terintegrasi dapat digunakan untuk memetakan kebutuhan dan merancang program pemberdayaan yang sesuai dengan kondisi penerima manfaat.

Memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana sosial keagamaan. Penyaluran tidak hanya dicatat berdasarkan nominal bantuan, tetapi dapat dikaitkan dengan profil penerima dan riwayat intervensi yang telah diterima.

Dalam jangka lebih luas, integrasi ZIS-DSKL dengan DTSEN diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan lembaga pengelola dana sosial keagamaan dalam program pembangunan, termasuk pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, serta pengentasan kemiskinan.

Platform Satu Data ZIS-DSKL yang ditampilkan dalam paparan peluncuran dapat diakses melalui SIMZAT (Sistem Informasi Manajemen Zakat) Kementerian Agama di simzat.kemenag.go.id.

Situs tersebut merupakan platform Kemenag yang juga digunakan untuk berbagai layanan dan informasi terkait pengelolaan zakat. 

Laporan: Redaksi