
Tingkatkan kemudahan investasi migas, pemerintah RI revisi aturan perpajakan skema kontrak ‘gross split’

Suasana Indonesia Petroleum Association (IPA) Convention and Exhibition 2025 (IPA Convex), di ICE BSD Tangerang, Banten, Selasa (20/5/2025). (Indonesia Window)
Revisi aturan perpajakan untuk kontrak gross split bertujuan untuk meningkatkan gairah investasi sektor hulu migas di Tanah Air.
Tangerang, Banten (Indonesia Window) – Pemerintah kembali menjanjikan perbaikan iklim investasi migas Indonesia dengan merevisi aturan perpajakan untuk sistem kontrak bagi hasil gross split. Pembahasan revisi sudah masuk tahap akhir dan ditargetkan bisa diterbitkan dalam waktu dekat."Saat ini kami sedang merevisi aturan gross split untuk perpajakannya. Secara spesifik yang direvisi misalnya, indirect tax, DMO Fuel Price. Monitoring dan evaluasi berdasarkan satu paramater saja, dan dilakukan oleh Kementerian ESDM bersama SKK Migas tidak melibatkan Kementerian Keuangan," jelas Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas), Djoko Siswanto, di sela Indonesian Petroleum Association (IPA) Convention & Exhibition (IPA Convex) 2025 di ICE BSD City, Tangerang, bertema ‘Energy Resilience Strategy and The Role of Oil and Gas’ di ICE BDS, Selasa (20/5).Revisi aturan perpajakan untuk kontrak gross split tersebut, menurut dia, menjadi signal bahwa pemerintah terus berbenah demi meningkatkan gairah investasi sektor hulu migas.Lebih lanjut, Djoko menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menutup diri dari berbagai masukan dari berbagai pihak. Untuk itu aturan akan terus diperbaharui mengikuti masukan para stakeholder.Sejak 2019 sudah ada 46 kontrak migas yang menggunakan skema gross split."Awalnya gross split terlalu banyak variabel untuk mendapatkan insentif. Kenapa tidak dibuat simple. Kami realisasikan itu. Sampai sekarang tidak ada feedback lanjutan. Artinya mereka senang dengan rezim baru," ungkap Djoko.Sementara itu, Plt Dirjen Migas Kementerian ESDM, Tri Winarno, menjelaskan kemudahan berbisnis di Indonesia bisa dilihat dari inisiatif pemerintah yang mau memberikan bagi hasil lebih kepada kontraktor, terutama untuk pengelolaan blok-blok migas di wilayah frontier."Indonesia mencoba lebih atraktif terutama untuk gas. Misalnya, kontraktor bisa menerima bagi hasil 50 persen atau lebih. IRR (Internal Rate of Return) lebih dari 15-17 persen. Perizinan dipercepat, kami coba lebih atraktif, dan kurangi birokrasi," jelas Tri.Pertamina, sebagai salah satu pelaku industri migas, juga membutuhkan berbagai dukungan, termasuk utamanya dari pemerintah melalui penerapan regulasi yang mendukung investasi.Senior Vice President Technology Innovation PT Pertamina (Persero), Oki Muraza, menuturkan strategi bisnis Pertamina sudah sejalan dengan road map pemerintah untuk mencapai ketahanan energi."70 persen capital expenditure lima tahun ke depan untuk ketahanan energi. Ini sejalan dengan visi pemerintah untuk ketahanan energi. Ini sudah align dengan Pertamina, tingkatkan produksi, tapi di waktu yang sama kita coba bisnis baru expanding geothermal, lalu Carbon Capture Storage dan lainnya," jelas Oki.Laporan: RedaksiBagikan

Komentar
Berita Terkait

Irak ekspor sekitar 99 juta barel minyak mentah pada April 2023
Indonesia
•
03 May 2023

Transisi kendaraan listrik picu gelombang PHK produsen mobil Eropa
Indonesia
•
11 Mar 2026

GoTo dan Tencent jalin kerja sama di bidang infrastruktur ‘cloud’
Indonesia
•
25 Sep 2024

Bauran kebijakan jaga stabilitas ekonomi Indonesia
Indonesia
•
11 Oct 2019


Berita Terbaru

PM Inggris sebut Brexit rugikan ekonomi negaranya hingga 4 persen, kerugian lebih besar dari keuntungan
Indonesia
•
17 Nov 2026

APEC ke-33 jadi momentum perkuat integrasi ekonomi dan rantai pasok Asia-Pasifik
Indonesia
•
17 Nov 2026

Penjualan mobil China di Indonesia tembus 17.714 unit pada Oktober 2026, BYD dan Jaecoo mendominasi
Indonesia
•
17 Nov 2026

BYD latih hampir 500 pekerja Indonesia di luar negeri untuk perkuat SDM lokal
Indonesia
•
17 Nov 2026
