Indonesia reviu kebijakan pemanfaatan RCEP untuk tingkatkan investasi

Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) diharapkan dapat meningkatkan investasi Indonesia dengan lima negara RCEP non-ASEAN, yakni Australia, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, dan China.

 

Bogor, Jawa Barat (Indonesia Window) – Pusat Strategi Kebijakan Asia Pasifik dan Afrika (PSKK Aspasaf) yang berada di bawah Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (BSKLN) pada Kementerian Luar Negeri RI menyelenggarakan kick-off reviu kebijakan tentang pemanfaatan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) untuk peningkatan investasi Indonesia dengan lima negara RCEP non-ASEAN di Bogor, Jumat.

Lima negara tersebut adalah Australia, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, dan China.

Siaran pers yg diterima Indonesia Window di Bogor, Sabtu, menyebutkan bahwa acara kick-off dibuka secara resmi oleh Kepala BSKLN, Dr. Yayan G.H. Mulyana. Sementara itu, narasumber yang hadir adalah Sekretaris Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) Institut Pertanian Bogor Dr. Widyastutik, sekaligus sebagai ketua tim peneliti; Kepala Seksi Kerja Sama Mitra Wicara ASEAN, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Selamat Riyanto Hasiholan; serta Kepala Pusat SKK Aspasaf, Muhammad Takdir.

Reviu kebijakan ini adalah kerja sama kemitraan antara PSKK Aspasaf, BSKLN, Kemlu RI, dan PSP3 IPB, serta merupakan pengembangan dari reviu kebijakan sebelumnya di tahun 2022 terkait pemanfaatan RCEP dari segi perdagangan. Kegiatan ini telah menghasilkan rekomendasi kebijakan serta telah disosialisasikan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan terkait pada akhir Maret 2023 lalu.

“Kegiatan kick-off ini dilaksanakan untuk memberikan informasi awal kepada para stakeholder tentang tujuan dan hasil apa yang ingin dicapai dalam reviu kebijakan ini, sekaligus menampung masukan terhadap outline yang telah dipersiapkan oleh tim peneliti BSKLN dan PSP3 yang telah mulai bekerja sejak April lalu,” kata Yayan Mulyana dalam sambutannya.

Tim itu diharapkan dapat memberikan hasil reviu kebijakan pada Oktober 2023 yang akan memuat analisa dan rekomendasi strategis agar menjadi masukan policy recommendation bagi semua pihak terkait, ujarnya.

Hasil reviu tersebut, lanjut Yayan, juga bertujuan untuk memastikan agar RCEP dapat dimanfaatkan secara strategis bagi kepentingan dan ketahanan ekonomi Indonesia dan kawasan secara luas.

Reviu kebijakan kemitraan investasi dalam RCEP ini juga diharapkan memetakan prioritas untuk promosi investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI) dalam kerangka RCEP beserta kebijakan yang diperlukan dalam mendorong FDI, termasuk industri yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai bagian dalam rantai pasok regional dan global.

Dalam KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, pada 9-11 Mei 2023, para pemimpin ASEAN menyinggung soal rantai pasok untuk pengembangan mobil listrik.

Hal ini sangat relevan untuk meningkatkan partisipasi Indonesia dalam regional value chain RCEP, terutama di industri mobil listrik, yang bukan hanya sebagai pasar, tapi juga untuk pengembangan industrinya, mengingat Indonesia telah menjadi base bagi industri electric vehicle (EV), seperti Hyundai yang membangun pabrik EV di Kabupaten Cikarang, Jawa Barat.

Selain itu, excess supply SDM Indonesia dengan upah lebih tinggi dari Vietnam namun tetap bisa kompetitif dibandingkan Thailand, serta melimpahnya SDA nikel, menjadi peluang besar untuk menarik investor.

Selanjutnya, reviu kebijakan kemitraan investasi dalam RCEP juga bertujuan memetakan industri di kalangan anggota RCEP untuk outbound investment.

Laporan: Redaksi