PM Selandia Baru sebut negaranya tidak akan bergabung dengan Dewan Perdamaian usulan Trump

Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon berpidato dalam ajang China Business Summit 2025 di Auckland, Selandia Baru, pada 18 Juli 2025. (Xinhua/Long Lei)
Selandia Baru tidak akan bergabung dengan Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Wellington, Selandia Baru (Xinhua/Indonesia Window) – Selandia Baru tidak akan bergabung dengan Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, demikian disampaikan oleh Perdana Menteri (PM) Selandia Baru Christopher Luxon dalam sebuah pernyataan pada Jumat (30/1).
Luxon mengatakan pihak pemerintah telah mempertimbangkan tawaran tersebut dan memutuskan tidak akan menerima undangan untuk bergabung dengan dewan tersebut dalam "formatnya saat ini".
Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peters menyebutkan di media sosial X bahwa Selandia Baru, sebagai pendiri utama sekaligus pendukung setia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menganggap penting bahwa pekerjaan dewan tersebut melengkapi dan konsisten dengan Piagam PBB.
Trump secara resmi meluncurkan Dewan Perdamaian pada 22 Januari lalu dalam Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF) di Davos, Swiss.
Laporan: Redaksi
Bagikan
Komentar
Berita Terkait

China peringatkan Filipina tentang bahaya penempatan sistem rudal AS jangka panjang
Indonesia
•
15 Feb 2025

Rusia usulkan nasionalisasi pabrik milik asing yang menutup operasi
Indonesia
•
09 Mar 2022

AS janjikan senjata baru senilai 400 juta dolar AS untuk Ukraina
Indonesia
•
09 Jul 2022

Karhutla di tengah panas ekstrem dan angin kencang picu evakuasi di wilayah dekat Athena, Yunani
Indonesia
•
12 Aug 2024
Berita Terbaru

Iran akan anggap setiap langkah militer AS sebagai tindakan perang
Indonesia
•
30 Jan 2026

Penyelidikan pidana federal AS terhadap Ketua The Fed Jerome Powell terus bergulir
Indonesia
•
30 Jan 2026

Makin panas dengan AS, militer Iran integrasikan 1.000 ‘drone’ tempur
Indonesia
•
30 Jan 2026

Hukum makin diinjak oleh ‘superpower’, PBB serukan rombak sistem global
Indonesia
•
30 Jan 2026
