Perusahaan data intelijen Amerika Kharon akan menjadi sasaran tindakan balasan China karena telah lama mengumpulkan informasi sensitif terkait Xinjiang.

Beijing, China (Xinhua) – Juru bicara Kementerian Luar Negeri China pada Selasa (26/12) mengumumkan keputusan China untuk mengambil tindakan balasan terhadap perusahaan data intelijen Amerika Kharon dan dua individu, serta mendesak pihak Amerika Serikat (AS) untuk berhenti memfitnah China.

Menurut laporan media, AS baru-baru ini mengeluarkan laporan hak asasi manusia tahunan terkait Xinjiang dan menjatuhkan sanksi terhadap dua pejabat dan tiga perusahaan China. China menyatakan akan mengambil tindakan balasan yang tegas.

"Dengan mengeluarkan laporan tersebut, AS sekali lagi menyebarkan cerita palsu tentang Xinjiang dan secara ilegal menjatuhkan sanksi kepada pejabat dan perusahaan China dengan mengutip alasan yang disebut sebagai masalah HAM," kata juru bicara Mao Ning dalam konferensi pers harian ketika menjawab pertanyaan terkait, menambahkan bahwa tindakan ini merupakan campur tangan yang besar pada urusan dalam negeri China dan melanggar hukum internasional serta norma-norma dasar hubungan internasional. Langkah ini dirancang untuk menjatuhkan nama baik China dan merugikan hak serta kepentingan sah pejabat dan perusahaan China terkait.

"Kami dengan tegas menentang dan mengutuk keras tindakan tersebut serta telah melakukan langkah politik demarche yang serius terhadap AS mengenai hal ini," tutur Mao.

Mao mengatakan sesuai dengan Undang-Undang Anti-Sanksi Asing China, negara itu akan mengambil tindakan balasan terhadap perusahaan data intelijen Amerika Kharon, yang telah lama mengumpulkan informasi sensitif terkait Xinjiang dan memberikan apa yang disebut sebagai bukti untuk sanksi ilegal Amerika terkait Xinjiang. Mereka yang akan terkena sanksi balasan dari China yaitu Edmund Xu, direktur investigasi Kharon, dan Nicole Morgret, mantan peneliti di Center for Advanced Defense Studies.

Kedua orang tersebut akan dilarang memasuki China. Beijing akan membekukan properti Kharon dan kedua orang tersebut di China, termasuk properti bergerak dan tidak bergerak, serta melarang sejumlah organisasi dan individu di China melakukan transaksi dan kerja sama dengan mereka, imbuh Mao.

"Kami sekali lagi mendesak pihak AS untuk berhenti memfitnah China, membatalkan sanksi ilegal yang dilakukan secara sepihak terhadap pejabat dan perusahaan China, dan berhenti menerapkan tindakan salah seperti Undang-Undang Pencegahan Kerja Paksa Uighur," kata Mao.

Jika AS menolak mengubah haluan, China tidak akan mundur dan akan merespons dengan cara yang sama, katanya.

Laporan: Redaksi